PPP DJAN FARIDZ MENANG GUGATAN DI PTUN, TAK PENGARUHI DUKUNGAN DI PILKADA – Poskota.co

PPP DJAN FARIDZ MENANG GUGATAN DI PTUN, TAK PENGARUHI DUKUNGAN DI PILKADA

POSKOTA.CO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan PPP kubu Djan Faridz, setelah membatalkan surat keputusan kepengurusan PPP Romahurmuziy. Kemenangan PPP Djan Faridz tersebut tidak akan mempengaruhi dukungan PPP di Pilkada 2017 di seluruh Indonesia, termasuk Pilgub DKI.

“Kami tetap partai pendukung, bukan pengusung, seperti di Pilgub DKI Jakarta. Kami tegaskan tetap mendukung pasangan incumbent Ahok-Djarot. Sedangkan dukungan PPP kubu Romahurmuziy kepada pasangan Agus-Sylvi tetap lanjut. Dan pihaknya tidak akan mencabutnya,” kata Djan Faridz, saat jumpa pers di kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Djan Faridz
Djan Faridz

“Mereka (Agus-Sylvi) jalan terus, kita akan menghormati itu, kan sama KPU DKI tidak boleh juga partai mencabut (dukungan). Meski hanya mendukung,” sambung Djan Faridz sambil menambahkan, partainya tetap semangat dan akan habis-habisan untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot di Pilgub 2017.

Bahkan, lanjut Djan, partai berlambang Ka’bah ini secara rutin menggelar pengajian untuk menyosialisasikan kinerja pasangan incumbent itu. “Peserta pengajian kaum ibu dan bapak, kita kompak dukung Ahok-Djarot,” ujarnya.

Dualisme PPP memasuki babak baru. Hal itu ditandai dengan putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz.

Sebelumnya, SK Menkumham soal pengesahan kepengurusan kubu Romahurmuziy dibatalkan. Dengan demikian, Menkumham diminta untuk mencabut SK tersebut, materi yang digugat oleh PPP Djan Faridz adalah SK Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

SK tersebut tentang keputusan Menkumham mengenai pengesahan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy sebagai ketua umum. Gugatan itu diajukan Djan Faridz kepada Menkumham sebagai tergugat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.