POLISI DIMINTA PERIKSA PANITIA LELANG DAN ANGGOTA DPRD TERLIBAT PROYEK – Poskota.co
Saturday, September 23

POLISI DIMINTA PERIKSA PANITIA LELANG DAN ANGGOTA DPRD TERLIBAT PROYEK

Demo Cirebon-1

POSKOTA.CO – Aksi unjuk rasa masyarakat Cirebon, Kamis (6/4), di Gedung DPRD Kota Cirebon berjalan panas. Pasalnya Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon tak menemui para pendemo di luar gedung. Massa pun hanya ditemui salah satu Wakil Ketua Komisi B, Didi Sunardi, dan itu tak membuat puas massa pengunjuk rasa.

Bagja, koordintaor aksi ini menyebut, keterlibatan anggota DPRD bermain proyek di Kota Cirebon, membuat banyak jasa konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Bahkan Bagja meminta agar nama lembaga DPRD diganti menjadi ‘Dewan Konstruksi Perwakilan Daerah’. Supaya lebih menegaskan terhadap fungsi dan tugas pokok DPRD. “Jangan sakiti rakyat dengan cara seperti ini, kalau mau menjadi garong ya tempatnya di terminal, bukan di lembaga legislatif,” terangnya, Kamis (6/4).

Demo Cirebon-2

Massa yang bergerak sekitar pukul 10.00 WIB, datang menggunakan sejumlah kendaraan roda empat juga roda dua. Terlihat dari kerumunan massa pendemo ini, sejumlah aktivis Cirebon, LSM, ormas serta para jasa konstruksi (jakon) asal Cirebon.

Massa yang langsung merangsek ke kantor DPRD ini, juga mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. “Kami meminta agar pihak kepolisian segera memeriksa panitia lelang dan para anggota DPRD yang terlibat proyek. Sebab proyek tersebut merupakan konspirasi di tubuh birokrat dan legislatif, jika tidak kami yang akan menghukum mereka dengan hukum rimba,” terang Bagja saat berorasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.