POLISI DIANCAM RACUN SIANIDA BUKAN GOYONAN – Poskota.co

POLISI DIANCAM RACUN SIANIDA BUKAN GOYONAN

Polwan keracunan makanan
Polwan keracunan makanan

POSKOTA.CO – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo SH di Medan, Sabtu(20/2) mengingatkan, ancaman teroris kepada jajaran Polri meracun dengan sianida bukan guyonan. “Ini harus diwaspadai,” tandasnya.

Selama ini kelompok teroris tersebut sudah merasa terpojok dan banyak anggotanya yang telah ditangkap Polri. “Jadi, aktivitas para teroris itu semakin berkurang, dan mereka juga marah dengan apa yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut,” ujar Syafruddin.

Ancaman yang dilakukan teroris terhadap Polri itu merupakan tantangan terhadap pemerintah, juga terhadap keamanan bangsa dan negara.

Selain itu, ancaman teroris tersebut diharapkan tidak dianggap sepele atau masalah kecil karena bisa membahayakan keselamatan negara dan rakyat.

“Jadi, pemerintah harus memikirkan masalah acaman tersebut, dan tetap melakukan koordinasi dengan BIN, TNI, serta Polri,” katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menginstruksikan seluruh jajarannya agar selalu waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas karena adanya ancaman dari teroris yang terinspirasi kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diracun dengan sianida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.