PERPPU KEBIRI BARU DIHEMBUSKAN, KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUN – Poskota.co

PERPPU KEBIRI BARU DIHEMBUSKAN, KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUN

POSKOTA.CO – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina menyebutkan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun. Penurunan tersebut terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan keberadaan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal dengan Perppu Kebiri.

“Tahun 2014 total kasus 5.000, menurun jadi 4.309 kasus di 2015 setelah wacana tentang hukuman kebiri dihembuskan, memang di titik tingginya karena Perppu Kebiri diumumkan. Di 2016 sampai April 1.134 kasus yang masuk, menurut data kami,” ujar Elvina dalam rapat dengan Komisi VIII DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Elvina menambahkan, ini betul-betul harus memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak

“Bicara public safety masih jadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Sehingga ada wacana pemberatan hukuman, ini baik,” ungkap Elvina.

Menurut Elvina, pemberlakuan hukuman kebiri ini sudah diberlakukan di negara-negara lain. Dalam data yang diperoleh, pemberlakuan hukuman tersebut berhasil mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. “Banyak negara yang implementasikan kastrasi kimia. Contoh Korea Selatan. Kastrasi kimia dilakukan di Korea dan berhasil berikan efek jera,” kata Wakil KPAI ini.

IDI Tolak Jadi Eksekutor
Sementara itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) konsisten menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. IDI mengungkapkan, menjadi eksekutor dalam penegakkan hukum bertentangan dengan etika dalam dunia kedokteran.

“Jadi sebenarnya ketentuan etika kedokteran mulai dulu seperti itu, dokter dalam melakukan tindakan sesuai etika yang ada. karena kita dokter profesi yang menekankan pada pertolongan, kita harus melakukan tindakan dalam rangka memberikan pertolongan. Kalau dalam rangka menghukum nggak kena,” ujar Wakil Ketua IDI Daeng Muhammad Faqih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/7), sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi VIII DPR RI.

Perhimpunan dokter sedunia pun, kata Daeng, memiliki aturan untuk tidak memperbolehkan seorang dokter melakukan hal-hal yang menghukum menyiksa atau menyakiti. Daeng merekomendasikan pemerintah mencari altenatif eksekutor dari pihak lain jika Perppu No 1 Tahun 2016 ini nantinya disahkan.

“Ada persoalan kebiri kimia kita sampaikan ke pemerintah. Kalau menurut saya tidak berarti kita menolak atau menerima, kita hanya tidak bisa sebagai eksekutor, silakan pemerintah kalau tetap melakukan mencari alternatif eksekutor lain,” jelas Daeng.

Dalam penjelasannya, Daeng mengatakan, kebiri kimia itu bisa dilaksanakan dalam beberapa cara. Yang paling sederhana kan diminum, kalau cuma minum kan tinggal diawasi “Kalau dalam suntik , suntik tidak perlu menilik keahlian khusus, siapa saja bisa. Bisa dilatih, injeksi bukan keterampilan yang khusus. Jangankan perawat kalau dilatih bisa karena ini berkaitan dengan hukuman,” ujar Wakil Ketua IDI ini sambi menambahkan, dia merekomendasikan pelayan pada fasilitas kesehatan.

Daeng meminta pemerintah untuk menghormati sikap IDI ini. “Etika adalah hal krusial di profesi kedokteran jangan sampai etika itu ada alasan kemudian dokter melanggar etika. Di kedokteran akan berat,” tegasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara