taher 22/11/2014

pertambangan 1POSKOTA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah memroses Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang bakal diberikan kepada PT Alam Tri Abadi (PT ATA) namun IUP tersebut terancam tak dikeluarkan atau tidak diserahkan.

Pasalnya, Pemprov Kalsel melalui KP2T menerima laporan informasi bahwa Hak Guna Bangunan (HGU) perkebunan yang dimaksud diduga sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya dan beralihfungsi menjadi pertambangan.

Seperti yang dilansir Sinar Pagi Baru beberapa waktu lalu, kepada Kepala KP2T Pemprov Kalsel Ir H. Syamsir Rahman melalui Kasi Perizinan Produksi dan Industri Ir H. Amir Sahlan mengatakan, memang benar Pemprov melalui KP2T telah menerima permohonan untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diajukan oleh PT ATA dan kini sedang diproses.

Apakah Pemprov Kalsel melalui KP2T sudah mengetahui adanya HGU Perkebunan yang sebagian besar telah beralihfungsi menjadi pertambangan yang dimohonkan oleh PT ATA itu? Amir Sahlan mengaku kaget dan tidak mengetahui jika HGU perkebunan itu benar-benar telah beralihfungsi menjadi pertambangan.

Maka Pemprov Kalsel melalui KP2T mengancam tidak akan mengeluarkan dan atau tidak akan diserahkan IUP tersebut kepada PT ATA. “Dalam waktu dekat KP2T akan berkoordinasi dengan pihak-pihak instansi terkait baik di Kabupaten maupun di Provinsi,” tegas Amir.

Berdasarkan temuan di lapangan bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat, menemukan bahwa HGU yang dijual belikan untuk di wilayah Kabupaten Tabalong seluas 4.965 Hektare, yakni HGU No 1, HGU No 3, HGU No 4, HGU No 5, HGU No 6 dan HGU No 7. Sedangkan HGU di wilayah Kabupaten Balangan seluas 2.200 Ha, yakni HGU No 4, HGU No 5, HGU No 6, HGU No 7, HGU No 8, HGU No 9, HGU No 10.

HGU Perkebunan itu sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, yakni beralihfungsi menjadi pertambangan. Untuk HGU perkebunan di wilayah Kabupaten Tabalong yang sudah beralihfungsi jadi pertambangan, perkiraaannya mencapai 50% dari luas 4.965 Ha. Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Balangan, diperkirakan sudah mencapai 500 Ha dari luas 2.200 Ha.

Menurut data DPRD Tabalong dan Balangan yang dimiliki oleh Tim SPB, sebelum terjadinya transaksi jual beli HGU perkebunan PT CPN maupun PT CAP kepada PT ATA pada 13 Maret 2014, itu, bahwa DPRD Tabalong telah mengeluarkan Keputusan Nomor 06 Tahun 2010 Tanggal 12 Mei 2010, dan keputusan tersebut berdasarkan hasil kerja dari Pansus DPRD Tabalong.

Sehingga DPRD Tabalong telah merekomendasikan kepada Pemda Kabupaten Tabalong (Bupati) yaitu ada empat Rekomendasi. Pertama, Pemda harus mengawasi proses peralihan terhadap HGU PT Cakung Permata Nusa kepada PT Adaro Indonesia.

Kedua, mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Cakung Permata Nusa karena perusahan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana dalam surat izin usaha perkebunan (SIUP) No 90 Tahun 2003, yakni tidak menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang perkembangan perusahaan dan telah memindahtangankan sebagian lahan HGU dan pengelolaan kebun karet dan sawit kepada pihak lain yakni PT Adaro Indonesia melalui PT ATA.

Ketiga, mengusulkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional agar mencabut HGU PT Cakung Permata Nusa karena telah menyerahkan pengusahaan tanah HGU kepada pihak lain, dengan tanpa menunggu proses penyelesaian adiministrasi terlebih dahulu saat itu, sesuai dengan pasal 12 ayat 2 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Keempat, Pemda harus mengkaji ulang pemberian izin usaha perkebunan (IUP) PT Cakung Permata Nusa di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong dan lainnya. Namun Pemerintah Daerah (Bupati) dan BPN enggan untuk melaksanakan Rekomendasi DPRD Tabalong tersebut. Ada apa?

Berdasarkan temuan lagi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah menerima dana sebesar Rp 36,3 miliar dari PT ATA pada 23 Desember 2010 tentang dana “BPHTB” serta dana Titipan Pajak Bunga. Sedangkan pada tahun 2010 maupun sebelumnya itu tidak ada terjadi transaksi jual beli HGU perkebunan antara PT CPN kepada PT Adaro Indonesia maupun PT ATA.

Namun yang terjadi hanya perjanjian tentang Penyerahan Pengelolaan Kebun dan Aset (non tanah) yang dibuat di Notaris Malamukti, SH.LLM di Jakarta pada 28 Agustus 2008 silam. Sedangkan dana Rp 36,6 miliar itu menjadi tanda tanya, justru tidak ada kaitannya dengan dana BPHTB yang diterima oleh Dispenda Pemkab Tabalong sekarang ini senilai Rp 30,3 miiar pada 14 Maret 2014 itu.

Dan dana tersebut jangan-jangan dana siluman atau “suap”, seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Tabalong Uwis itu. Mengapa Pemda Tabalong kok bisa menerima uang sebesar Rp 36,3 miliar pada 23 Desember 2010 itu dari PT ATA dan uang apa itu, jangan-jangan uang untuk melegalkan jual beli HGU perkebunan dan dialihfungsikan menjadi pertambangan. *** Hakim

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*