admin 26/01/2014
Ketua ICC bersama kuasa hukum korban memberikan keterangan pada wartawan. (POSKOTA.CO)
Ketua ICC bersama kuasa hukum korban memberikan keterangan pada wartawan. (POSKOTA.CO)

POSKOTA.CO– Setelah mengumpulkan fakta dan data, Ketua Umum ICC, R Djoko Sudibyo, SH  mengadukan kasus kearoganan penyidik ke Kadiv Propam Mabes Polri, terhadap keluarga Andreas yang keluarganya diperlakukan tak manusiawi.

Kepada wartawan,  R Djoko Sudibyo, SH  mengungkapkan, setidaknya, terdapat empat hal yang diminta diluruskan. Pertama, surat penangguhan penahanan terhadap Tan Dedi yag dikeluarkan Unit Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya  harus dicabut kembali, karena dalam posisi penangguhan penahanan Tan Dedi melakukan perbuatan serupa.
Atas perbuatannya tersebut, Tan Dedi selayaknya ditahan kembali untuk mempermudah prores penyidikan.

Kedua, penyidik Polretabes Bandung harus mengembalikan barang sitaan dari gudang dan toko Andreas, karena barang-barang yang disita tersebut di luar Surat Penetapan PN Jakarta Nomor : 1471/PEN.PID/2013/PN.JKT.TIM tentang Pemberian Izin Khusus kepada Penyidik Polrestabes Bandung untuk melakukan Penggeledahan / Penyitaan.

“Utang piutang nilainya tak lebih dari Rp 5 miliar, tapi yang disita sampai Rp39 miliar ini tidak benar, dan pimpinan Polri harus mencari tahu ada apa sebenarnya kok penyidik begitu berani melakukan sesuatu yang mudah tercium penyimpangannya,” tegas Djoko Sudibyo.

Ketiga, ketika melakukan aksi pencurian dengan pemberatan, Tan Dedi tidak melakukannya sendiri. Ada teman-temannya, ada debt collector dan ada yang memberinya surat kuasa (Lim Miming). “Mereka juga harus diperiksa dan ditangkap,” tegas mantan anggota DPR-RI dari Fraksi TNI-Polri ini.

Keempat, terjadi dugaan pemalsuan Surat Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur  No. 1471/PEN.PID/2013/PN.JKT.TIM oleh penyidik Satreskrimum Polrestabes Bandung, Indikasi ini terungkap karena pada berkas pemeriksaan terhadap tersangka Andreas yang kasusnya kini sedang disidangkan di PN kelas 1 A Bandung, terdapat lembaran Surat Penetapan yang ditambahkan dengan tulisan tangan.

Padahal, setelah dicek, PN Jakarta Timur tidak pernah menambahkan item barang yang   akan disita dengan tulisan tangan. “Tindakan ini sangat keterlaluan karena termasuk pemalsuan dokumen negara. Ini harus diusut,” ujar Djoko Sudibyo.

Empat poin itu, katanya sudah disampaikannya kepada pimpinan Polri. “Kami sangat senang jika Propam turun menyelidiki kaus ini untuk meluruskan  kinerja yang terindikasi mengakomodir kepentingan pihak tertentu,” ucapnya.  (tim)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*