PENYEBARAN VIRUS ZIKA PERLU PENGAWASAN KETAT – Poskota.co

PENYEBARAN VIRUS ZIKA PERLU PENGAWASAN KETAT

POSKOTA.CO – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, penyebaran virus zika di kawasan Asia Tenggara perlu diselidiki dengan cermat dengan pengawasan ketat.

“Apakah penyebaran virus zika terjadi secara alami atau rekayasa manusia hanya bisa diselidiki secara epidemiologi yang mendalam atau surveilance. Perjalanan penyakit ada kronologisnya yang logis sehingga jelas penyebarannya,” kata Siti Fadillah Supari, Selasa (6/9).

Dalam beberapa kasus juga, infeksi virus zika dapat menyebabkan ‘Guillain Barre Syndrom’, yaitu kelumpuhan saraf.

Menurut Centers of Disease Control and Prevention (CDC), sebuah lembaga pengendalian dan pencegahan penyakit menular di Amerika Serikat, Guillain Barre Syndrom (GBS) adalah penyakit langka yang membuat sistem kekebalan seseorang menyerang sistem saraf tepi dan menyebabkan kelemahan otot bahkan apabila parah bisa terjadi kelumpuhan.

Menteri kesehatan pada 2004-2009 itu mengemukakan, kejadian ‘outbreak swine flu’ Meksiko beberapa tahun lalu harus menjadi pelajaran yang berharga bagi negara-negara yang ekonominya sedang berkembang.

‘Swine flu’ (flu babi) yang terjadi di Meksiko menimbulkan kerugian ekonomi nasional. Karena itu, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia menganggap serius penyebaran virus zika ini di beberapa negara di Asia Tenggara.

Saat menjadi menteri kesehatan, Siti Fadilah bersama jajaran Departemen Kesehatan bergelut mengatasi penularan wabah flu burung kepada manusia tahun 2008. Dia juga menutup laboratorium marinir Angkatan Laut Amerika Serikat Namru-2 pada 2009.

Ibu Hamil
Selain mewaspadai dan mengantisipasi penyebarannya di Indonesia, pemerintah harus memberikan perhatian dan perlindungan, khususnya kepada ibu hamil agar tidak digigit nyamuk pembawa virus zika.

Siti Fadillah mengatakan, sebenarnya kasus virus zika di Asia Tenggara ini wajar, karena iklimnya cocok dan ada nyamuk ‘aedes aegepty’ yang bisa membawanya. Nyamuk ini sudah sangat familiar hidup termasuk di Indonesia, karena biasanya nyamuk tersebut membawa virus demam berdarah atau virus chikungunya.

“Penyebarannya sama dengan demam berdarah. Bayangkan penularannya yang cepat meluas seperti demam berdarah. Perbedaannya, virus zika tidak mematikan, namun berbahaya pada ibu hamil, lain tidak,” ujar Siti Fadillah.

Siti Fadillah juga menjelaskan, bila menjangkiti ibu hamil maka anak yang dikandung akan lahir dengan kondisi cacat microcephaly berupa ukuran tempurung kepala dan otak yang jauh lebih kecil dari ukuran normal.

Koreksi
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada Kamis (1/9) mengoreksi pernyataannya dan menegaskan saat ini belum ditemukan kasus positif zika di Indonesia.

Satu kasus virus zika di Jambi yang disebut dalam laporan Lembaga Eijkman adalah hasil penelitian yang dilakukan ketika kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue pada 2014. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.