PENGAMAT EKONOMI: GEJOLAK HARGA TAHUN INI TIDAK TERJADI – Poskota.co
Saturday, September 23

PENGAMAT EKONOMI: GEJOLAK HARGA TAHUN INI TIDAK TERJADI

Arief Daryanto

POSKOTA.CO – Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Daryanto mengatakan, penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan akan menjadi panduan konsumen dalam membeli kebutuhan pokok.

Menurut dia, menjelang Ramadan dan lebaran, biasanya harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan yang tidak terkendali. Namun dengan adanya kebijakan HET, gejolak harga bahan pokok masyarakat dipastikan tidak akan terjadi. “Dengan diterapkannya HET maka konsumen memeroleh referensi berapa harga kebutuhan pokok masyarakat yang harus mereka beli. Jadi tidak ada lagi harga yang dikendalikan oleh para spekulan,” ujarnya, Sabtu (27/5), di Jakarta.

Arief menuturkan, penerapan kebijakan HET juga akan menekan keberadaan mafia atau spekulan pangan yang kerap muncul menjelang momentum hari besar keagamaan terutama Ramadan dan lebaran.

Menurutnya, untuk memperkuat kebijakan HET tersebut, pemerintah harus memastikan ketersediaan komoditas-komoditas bahan pokok yang ditetapkan sebagai HET agar masyarakat benar-benar diyakinkan ketika belanja kebutuhan pokok. “Jika stok bahan pangannya tercukupi secara otomatis para spekulan tidak akan ada yang bermain karena ketersediaan bahan pokoknya melimpah. Nah untuk itu pemerintah harus memastikan jika stok pangan benar-benar melimpah,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia Jawa Barat Dadang Iskandar mengatakan, diberlakukannya HET akan memudahkan masyarakat dalam memilih daging untuk dikonsumsi.

Dadang menambahkan, penerapan HET tidak mengganggu penjualan daging yang biasa dijual para pelaku usaha di pasar tradisional. Justru, kata dia, masyarakat diberikan pilihan untuk memilih daging yang harganya disesuaikan masyarakat dan pedagang pasar.

Dadang menuturkan, selaku penjual daging segar, harganya memang lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. “Tapi kami rasa HET tidak mempengaruhi usaha kami meskipun harganya lebih rendah dibandingkan dengan daging yang kami jual,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menetapkan HET gula pasir pada harga Rp 12.500 per kg, daging beku Rp80.000 per kg dan minyak goreng curah kemasan Rp12.000 per liter. “Harga ini akan dipertahankan hingga akhir tahun 2017. Pihaknya hanya akan memprioritaskan tiga komoditas tersebut untuk diatur HET-nya pada tahun ini,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.  (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.