PEMERINTAH TAK AKAN PAKSAKAN FULL DAY SCHOOL SECARA NASIONAL – Poskota.co
Saturday, September 23

PEMERINTAH TAK AKAN PAKSAKAN FULL DAY SCHOOL SECARA NASIONAL

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan, penerapan full day school (sekolah sehari penuh) akan dicoba di beberapa provinsi dan untuk sekolah-sekolah yang memang sudah siap.

“Masih dimatangkan Mendikbud tetapi masih dicoba di satu, dua, tiga provinsi, terutama yang berada di kota dan sekolah yang siap,” kata Presiden di Ponorogo, Senin (19/9).

Presiden mengutarakan, pemerintah tidak akan memaksakan program full day school diterapkan secara nasional.

Full day school ini, kata Jokowi, bertujuan untuk meningkatkan etika dan nilai sopan santun pada siswa-siswi SD dan SMP.

“Kita ingin benar-benar etika, sopan santun, betul diterapkan di dalam ektrakurikuler maupun dalam kurikulumnya sendiri,” kata Presiden Jokowi.

Saat berbicara dalam peringatan 90 Tahun Pondok Pesantren Gontor, Presiden mengeluhkan mulai hilangnya identitas, karekter, dan nilai-nilai keindonesian, seperti sopan santun, optimisme, kerja keras, saling menghormati serta nilai-nilai islami.

“Kalau kita lihat di media sosial, Twitter, Instagram, komentar-komentar di media online, saling menghujat, merendahkan orang lain, saling mengolok. Apakah itu nilai Islami Indonesia,” imbuh Jokowi.

Presiden meminta nilai-nilai itulah yang harus menjadi perhatian khusus semua pihak, utamanya dari kiai dari Pondok Gontor.

Jokowi mengungkapkan, sikap saling menjelekkan, mencela, meredahkan, menghina, mengolok tidak terlihat pada 40-50 tahun lalu.

“Bapak ibu silakan melihat medsos kita, begitu nilai-nilai yang saya sampaikan tadi kelihatanya sudah mulai hilang. Dan kita belum kita bicara nilai-nilai kerja keras, otpmismisme, perjungan,” kata Jokowi.

Presiden mengungkapkan rasa kesedihannya terhadap perilaku anak bangsa yang sering tercermin dalam media sosial dan komentar berita online.

“Baca komentar-komentar, sedih, kalau kita buka, saling hujat di situ, saling memaki-maki. Saya yakin bukan nilai-nilai kita, ada nilai-nilai yang tidak sadar masuk menginfiltrasi kita dan itulah yang akan hilangkan karakter kita, identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Untuk itu, lanjut Presiden, dirinya telah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar persentase pendidikan SMP dan SD diberikan lebih tinggi utuk pendidikan etika, budi pekerti dan sopan santun.

“Kemarin sudah disampaikan full day school, dan akan dicoba di beberapa provinsi untuk menambahkan hal-hal nilai. Tanpa itu identitas kita akan hilang,” jelas Presiden Joko Widodo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.