PEMERINTAH HARUS KONSISTEN DENGAN NIATNYA NAIKKAN HARGA ROKOK UNTUK LINDUNGI ANAK BANGSA – Poskota.co
Saturday, September 23

PEMERINTAH HARUS KONSISTEN DENGAN NIATNYA NAIKKAN HARGA ROKOK UNTUK LINDUNGI ANAK BANGSA

POSKOTA.CO – Anggota Komisi IV DPR-RI Akmal Pasluddin berharap pemerintah jangan mengurungkan niat untuk menaikkan harga rokok, karena hal tersebut dinilai merupakan salah satu cara mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan tarif cukai rokok untuk penerimaan negara.

“Saya berharap pemerintah tidak masuk angin untuk mengurungkan niatnya menaikkan harga rokok,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Rabu (24/8).

Menurut Akmal, batalnya niat menaikkan harga rokok bisa saja terjadi dari lobi para pengusaha rokok yang merupakan salah satu orang-orang terkaya di Indonesia.

“Dengan tingginya harga rokok akan mampu mengendalikan konsumsi rokok dari sisi usia dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Sehingga, lanjut Akmal, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada kualitas generasi muda Indonesia di masa depan.

Akmal juga mengingatkan, berdasarkan kajian sejumlah pihak, tarif harga rokok di Indonesia menempati urutan nomor tujuh termurah di dunia, setelah Pakistan, Vietnam, Nikaragua, Kamboja, Filipina dan Kazakhtan.

Dengan murahnya harga rokok tersebut, maka hampir setiap warga negara, baik anak maupun dewasa, dari tidak mampu hingga berkecukupan, akan sangat mudah membeli rokok di mana pun berada.

Untuk itu, Akmal berharap pemerintah konsisten dengan langkah tersebut, karena akan melindungi anak-anak bangsa dari bahaya rokok.

Sebelumnya, Ketua DPR-RI Ade Komarudin mengatakan, wacana pemerintah yang ingin
menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat dinilai bakal membantu APBN, karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang,” ujar Ade Komarudin.

“Selain itu, usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu, juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok,” tambah politisi Partai Golkar itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat iniĀ  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)