PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK – Poskota.co
Thursday, September 21

PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK

POSKOTA.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan diminta untuk terus mengawasi dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) rutin ke pasar-pasar rujukan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai, sepanjang Ramadan ini pemerintah secara keseluruhan telah berhasil menekan gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya kira selama Ramadan ini harga-harga kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena belum ada gejolak yang berarti,” paparnya, Selasa (6/6).

Hermanto Siregar

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga-harga beberapa komoditas strategis nasional sebagian telah mengalami penurunan.

Harga cabai misalnya dari Rp28.618 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp26.841 per kilogram pada Senin (5/6). Sementara itu, harga daging ayam juga turun dari Rp31.491 per kilogram menjadi Rp30.812 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari sebelumnya Rp23.002 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp22.882 per kilogram pada Senin (5/6).

Hermanto mendorong agar pemerintah terus konsisten dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok seiring Ramadan menyisakan sekitar 20 hari lagi. Selain itu, Idul Fitri juga diharapkan bisa ditekan agar gejolak harga tidak terjadi. “Yang harus diwaspadai adalah beberapa hari lagi menuju Idul Fitri, dan kenapa pasar-pasar rujukan harus terus diwaspadai seperti Pasar Cipinang, Kramatjati dan lain-lain, karena kalau di pasar itu harga pada naik, didaerah juga akan naik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda untuk bergerak menggelar operasi pasar agar harga-harga tetap stabil. Sebab, gejolak harga tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota saja, melainkan kerap terjadi di daerah.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya. “Intinya kalau pemeirntah menetapkan HET, maka pemerintahjuga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)