PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK – Poskota.co

PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK

POSKOTA.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan diminta untuk terus mengawasi dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) rutin ke pasar-pasar rujukan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai, sepanjang Ramadan ini pemerintah secara keseluruhan telah berhasil menekan gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya kira selama Ramadan ini harga-harga kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena belum ada gejolak yang berarti,” paparnya, Selasa (6/6).

Hermanto Siregar

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga-harga beberapa komoditas strategis nasional sebagian telah mengalami penurunan.

Harga cabai misalnya dari Rp28.618 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp26.841 per kilogram pada Senin (5/6). Sementara itu, harga daging ayam juga turun dari Rp31.491 per kilogram menjadi Rp30.812 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari sebelumnya Rp23.002 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp22.882 per kilogram pada Senin (5/6).

Hermanto mendorong agar pemerintah terus konsisten dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok seiring Ramadan menyisakan sekitar 20 hari lagi. Selain itu, Idul Fitri juga diharapkan bisa ditekan agar gejolak harga tidak terjadi. “Yang harus diwaspadai adalah beberapa hari lagi menuju Idul Fitri, dan kenapa pasar-pasar rujukan harus terus diwaspadai seperti Pasar Cipinang, Kramatjati dan lain-lain, karena kalau di pasar itu harga pada naik, didaerah juga akan naik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda untuk bergerak menggelar operasi pasar agar harga-harga tetap stabil. Sebab, gejolak harga tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota saja, melainkan kerap terjadi di daerah.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya. “Intinya kalau pemeirntah menetapkan HET, maka pemerintahjuga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)