PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK – Poskota.co

PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK

POSKOTA.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan diminta untuk terus mengawasi dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) rutin ke pasar-pasar rujukan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai, sepanjang Ramadan ini pemerintah secara keseluruhan telah berhasil menekan gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya kira selama Ramadan ini harga-harga kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena belum ada gejolak yang berarti,” paparnya, Selasa (6/6).

Hermanto Siregar

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga-harga beberapa komoditas strategis nasional sebagian telah mengalami penurunan.

Harga cabai misalnya dari Rp28.618 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp26.841 per kilogram pada Senin (5/6). Sementara itu, harga daging ayam juga turun dari Rp31.491 per kilogram menjadi Rp30.812 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari sebelumnya Rp23.002 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp22.882 per kilogram pada Senin (5/6).

Hermanto mendorong agar pemerintah terus konsisten dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok seiring Ramadan menyisakan sekitar 20 hari lagi. Selain itu, Idul Fitri juga diharapkan bisa ditekan agar gejolak harga tidak terjadi. “Yang harus diwaspadai adalah beberapa hari lagi menuju Idul Fitri, dan kenapa pasar-pasar rujukan harus terus diwaspadai seperti Pasar Cipinang, Kramatjati dan lain-lain, karena kalau di pasar itu harga pada naik, didaerah juga akan naik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda untuk bergerak menggelar operasi pasar agar harga-harga tetap stabil. Sebab, gejolak harga tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota saja, melainkan kerap terjadi di daerah.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya. “Intinya kalau pemeirntah menetapkan HET, maka pemerintahjuga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.