PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN – Poskota.co

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono R Irianto didampingi pakar marketing Hermawan Kertajaya, memberi sambutan saat membuka acara BUMN Marketeers Club, Rabu (26/7).

POSKOTA.CO – Tidak seperti pagi biasanya, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia Port Corporation/IPC) II (Persero), Rabu (26/7) pagi, kedatangan tamu-tamu penting. Setidaknya seratusan petinggi BUMN atau yang mewakili hadir dalam acara BUMN Marketeers Club.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Saptono R Irianto mengatakan, banyak gagasan baru dan potensi yang bisa kita kembangkan dari pertemuan seperti ini. “Pelindo II selaku tuan rumah kali ini menyambut baik animo jajaran direksi BUMN untuk dapat hadir, dan sekaligus menyaksikan langsung improvement yang dilakukan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya saat membuka acara yang bertemakan “New Commercial Platform IPC Towards World Class Port”.

Acara BUMN Marketeers Club yang dimediasi pakar marketing Hermawan Kertajaya ini, selain bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi serta bertukar gagasan, juga membuka berbagai peluang sinergi dan kolaborasi antarperusahaan BUMN.

Dalam acara tersebut, Hermawan memberi pemaparan mengenai program dan inovasi Pelindo II di bidang komersial dan pengembangan usaha dengan milestone tercapai peningkatan bisnis perusahaan di 2017 (face enhancement).

“Dengan peningkatan bisnis perusahaan dan pola komersial yang tepat, diharapkan Pelindo II dapat menghadirkan perusahaan yang berkinerja tinggi di 2018 (fase establishment), perfoma perusahaan yang superior secara berkesinambungan di 2019 (fase sustainable) hingga perusahaan yang memiliki kinerja berkelas dunia (fase world class) di 2020,” kata Hermawan memaparkan.

Pada kesempatan yang sama, Saptono juga berbagi mengenai tantangan yang dihadapi dunia kepelabuhanan saat ini, dan program pengembangan pelabuhan sebagai solusi menghadapi tantangan tersebut melalui soft infrastructure dan hard infrastructure.

Saptono menerangkan, soft infrastructure dilakukan dengan pengembangan SDM, peningkatan dari sisi operasional, pelayanan operasi dan penggunaan Information & Communication Technology (ICT). Sementara hard infrastructure dapat dilakukan dengan pengadaan alat bongkar muat baru, peningkatan fasilitas existing, optimasi dan rekonfigurasi lahan dan pengembangan pelabuhan baru.

“Pelindo II berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi dan memaksimalkan performansi perusahaan dengan cara-cara yang baik dan positif, salah satunya melalui kegiatan seperti ini,” pungkas Saptono. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.