Djoko Waluyo 10/04/2014
Rano Karno salah satu pejabat Banten
Rano Karno salah satu pejabat Banten

POSKOTA.CO – Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten diberikan pengarahan mencegah korupsi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK dalam kegiatan “Workshop Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi’ di aula Gubernur Banten di Serang, Kamis.

Ratusan pejabat Provinsi Banten yang hadir terdiri dari semua pejabat eselon dua, tiga dan empat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Banten serta pejabat pengelola keuangan dan aset.

Ratusan pejabat di lingkungan Provinsi Banten tersebut diberikan pengarahan pencegahan korupsi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi, Mantan Ketua KPK yang juga tokoh masyarakat Banten Taufiqurahman Ruki termasuk Wakil Gubernur Banten Rano Karno serta Sekda Banten Muhadi.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi dalam paparannya melalui visualisasi menyampaikan gambaran Provinsi Banten dengan segala potensi yang dimilikinya, akan memeberikan manfaat besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, jika dilkelola dengan baik dan profesional.

“Semua pihak di Banten sudah sepakat untuk membangun Banten targetnya menjadi provinsi yang ‘Wah’. Ini harus melalui proses membangun integritas dan kejujuran masyarakatnya, pembangunannya jangan berorientasi untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu,” kata Iswan Elmi.

Ia mengatakan, pemberantasan korupsi bukan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan bangsa ini, karena adalah mewujudkan kesjehateraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan itu saat ini terhambat oleh korupsi.

“Untuk maju itu perlu bermimpi dulu, namun mimpi perlu distrukturkan atau di logiskan. Mewujudkan mimpi perlu disistematiskan, ada proses dan tahapannya yang harus ditempuh,” katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Gabungan (Korsubga) Korupsi untuk Menjamin Peningkatan Kualitas Program Pembangunan di Pemerintahan Provinsi Banten’ tersebut, diantaranya bertujuan sebagai sarana koordinasi dan menyamakan visi tentang pencegahan korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten.

Rano mengatakan, kegiatan tersebut juga sebagai tindaklanjut kegiatan serupa yang dilaksanakan KPK pada 28 Januari 2014. Kemudian ‘spirit’ lainnya merespon hasil deklarasi kongres Rakyat Banten pada 24 Maret 2014 yang menghasilkan tujuh rekomendasi dan ada dua point rekomendasi terkait kegiatan ‘workshop’ tersebut.

“Dua rekomendasi Kongres Rakyat Banten terkait kegiatan ini yakni reformasi birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta gerakan sosial Banten bersih dari KKN,” kara Rano.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :