PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH – Poskota.co

PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema "Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).

POSKOTA.CO – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menorehkan sejarah kelam perpolitikan Tanah Air, ketika terjadi dualisme kepemimpinan di lembaga tersebut.

Potensi terjadinya dualisme kepemimpinan timbul ketika anggota DPD ngotot menggunakan tata tertib (tatib) yang lama untuk melantik ketua baru, meskipun Mahkama Agung (MA) sudah membatalkan tatib tersebut.

“Berpotensi memunculkan adanya dualisme kepemimpinan, namun tentu saja hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat Indonesia. Diskusi ini digelar karena menyikapi terjadinya fenomena banyaknya anggota DPD notabene anggota partai politik dan adanya parpolisasi DPD,” kata Tjipta, Minggu (2/4), saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI”, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta.

Lebih lanjut Tjipta berpendapat, parpolisasi DPD merupakan penyimpangan dari fungsi DPD dan mengkhianati rakyat, dan mengimbau kepada anggota DPD untuk membuka kembali risalah rapat tentang latar belakang pembentukan DPD. Di mana lembaga ini dibentuk untuk memperluas perwakilan rakyat.

“Secara jelas posisi anggota DPR mewakili rakyat lewat partai politik, dan sedang DPD mewakili masyarakat daerah. Jadi jelas bahwa DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Bahkan dalam sumpahnya anggota DPD telah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangan kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Dalam pemilu, mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, dan saat dipilih, rakyat tahu itu sehingga mereka dipilih. “Ketika mereka menjadi partai politik maka mereka mengkhianati rakyat yang telah memilihnya,” pungkas Tjipta. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.