PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH – Poskota.co

PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema "Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).

POSKOTA.CO – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menorehkan sejarah kelam perpolitikan Tanah Air, ketika terjadi dualisme kepemimpinan di lembaga tersebut.

Potensi terjadinya dualisme kepemimpinan timbul ketika anggota DPD ngotot menggunakan tata tertib (tatib) yang lama untuk melantik ketua baru, meskipun Mahkama Agung (MA) sudah membatalkan tatib tersebut.

“Berpotensi memunculkan adanya dualisme kepemimpinan, namun tentu saja hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat Indonesia. Diskusi ini digelar karena menyikapi terjadinya fenomena banyaknya anggota DPD notabene anggota partai politik dan adanya parpolisasi DPD,” kata Tjipta, Minggu (2/4), saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI”, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta.

Lebih lanjut Tjipta berpendapat, parpolisasi DPD merupakan penyimpangan dari fungsi DPD dan mengkhianati rakyat, dan mengimbau kepada anggota DPD untuk membuka kembali risalah rapat tentang latar belakang pembentukan DPD. Di mana lembaga ini dibentuk untuk memperluas perwakilan rakyat.

“Secara jelas posisi anggota DPR mewakili rakyat lewat partai politik, dan sedang DPD mewakili masyarakat daerah. Jadi jelas bahwa DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Bahkan dalam sumpahnya anggota DPD telah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangan kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Dalam pemilu, mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, dan saat dipilih, rakyat tahu itu sehingga mereka dipilih. “Ketika mereka menjadi partai politik maka mereka mengkhianati rakyat yang telah memilihnya,” pungkas Tjipta. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)