PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH – Poskota.co
Thursday, September 21

PARPOLISASI DPD MENGKHIANATI MASYARAKAT DAERAH

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema "Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA dan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4).

POSKOTA.CO – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta Prof Dr Tjipta Lesmana MA mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menorehkan sejarah kelam perpolitikan Tanah Air, ketika terjadi dualisme kepemimpinan di lembaga tersebut.

Potensi terjadinya dualisme kepemimpinan timbul ketika anggota DPD ngotot menggunakan tata tertib (tatib) yang lama untuk melantik ketua baru, meskipun Mahkama Agung (MA) sudah membatalkan tatib tersebut.

“Berpotensi memunculkan adanya dualisme kepemimpinan, namun tentu saja hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat Indonesia. Diskusi ini digelar karena menyikapi terjadinya fenomena banyaknya anggota DPD notabene anggota partai politik dan adanya parpolisasi DPD,” kata Tjipta, Minggu (2/4), saat acara Diskusi Aliansi Nusantara bertema “Ayo Bergerak, Save DPD RI”, di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta.

Lebih lanjut Tjipta berpendapat, parpolisasi DPD merupakan penyimpangan dari fungsi DPD dan mengkhianati rakyat, dan mengimbau kepada anggota DPD untuk membuka kembali risalah rapat tentang latar belakang pembentukan DPD. Di mana lembaga ini dibentuk untuk memperluas perwakilan rakyat.

“Secara jelas posisi anggota DPR mewakili rakyat lewat partai politik, dan sedang DPD mewakili masyarakat daerah. Jadi jelas bahwa DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Bahkan dalam sumpahnya anggota DPD telah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangan kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Dalam pemilu, mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, dan saat dipilih, rakyat tahu itu sehingga mereka dipilih. “Ketika mereka menjadi partai politik maka mereka mengkhianati rakyat yang telah memilihnya,” pungkas Tjipta. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara