PARLEMEN GULINGKAN PM TUNISIA – Poskota.co

PARLEMEN GULINGKAN PM TUNISIA

POSKOTA.CO – Perdana Menteri Tunisia Habib Essid terguling dari jabatannya setelah kalah dalam sesi pemungutan suara di parlemen, Sabtu (30/7). Ia dituduh gagal mengatasi masalah keamanan dan ekonomi negara.

Lenggsernya Essid dari posisi Perdana Menteri ini sekaligus membuka jalan bagi Tunisia untuk membentuk pemerintahan baru yang mendorong reformasi ekonomi.

Essid adalah seorang teknokrat yang menjadi perdana menteri kurang dari dua tahun.

Ia dikritik karena dinilai kurang mampu dalam menjalankan paket kebijakan reformasi finansial yang menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Dari 191 anggota parlemen yang hadir dalam pemilihan mosi tidak percaya, sebanyak 118 orang memilih untuk memberhentikan Essid dari kursi perdana menteri, dan tiga anggota mendukung Essid tetap di kursi PM. Sebanyak 27 anggota parlemen tidak memilih.

Pascapemilihan, Essid mengatakan ia tahu parlemen akan menendangnya. “Saya tidak datang untuk memperoleh 109 suara (total suara yang diperlukan). Saya datang untuk mengekspos beberapa hal pada rakyat dan anggota parlemen,” kata Essid seperti dilansir Aljazirah.

Negosiasi tentang penggantian jabatan akan dimulai pada Senin. Pengamat politik Youssef Cherif mengatakan, momen seperti ini adalah yang pertama kali terjadi di Tunisia. “Pertama kalinya pemerintah pergi ke parlemen dan melakukan voting kepercayaan,” kata Cherif pada Aljazirah.

Percepat Reformasi
Di lain pihak, Presiden Tunisia Beji Caid Essebi mendesak terbentuknya pemerintahan gabungan baru untuk mempercepat reformasi.

Selanjutnya, perdana menteri yang baru akan dipilih setelah proses negosiasi koalisi partai penguasa parlemen. Diperkirakan, keputusan ini juga mengubah formasi kabinet.

Awal tahun ini, Essid bersitegang dengan Presiden Essebi yang menyerukan pembentukan pemerintahan gabungan baru untuk mengatasi perpecahan politik dalam koalisi partai penguasa dan merespons lebih cepat tantangan ekonomi serta keamanan.

Sejak revolusi pada 2011 yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia muncul sebagai negara demokrasi yang dianggap dapat menjadi model bagi negara-negara kawasan.

Namun, serangan kelompok militan mengguncang pemerintahan dan perpecahan politik memperlambat kemajuan ekonomi negara tersebut.

Essebi mengatakan, Tunisia membutuhkan pemerintahan lebih dinamis yang siap untuk mengambil keputusan berani terkait liberalisasi dan pemotongan anggaran.

Dari segi keamanan, tiga serangan kelompok militan yang terjadi sepanjang tahun lalu telah merusak industri pariwisata yang menyumbang delapan persen perekonomian Tunisia, dan menjadi salah satu sumber lapangan kerja.

“Momen ini tidak hanya penting bagi Tunisia tapi juga wilayah. Menurutnya, hasil ini adalah berita buruk bagi situasi ekonomi dan politik. Pasalnya, negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru akan memakan waktu panjang dan lama,” nilai Essebi.

Essid yang baru menjabat selama satu setengah tahun itu dinilai tidak bisa menangani masalah. Tahun lalu, serangan bom bunuh diri yang diklaim ISIS menewaskan 59 turis dan 12 penjaga presiden. Angka pengangguran tetap 15 persen pada akhir tahun lalu.

Tekanan perubahan mendesak Essid. Hal itu ditambah ketika Presiden Beji Caid Essebi menyeru persatuan pemerintahan baru untuk mendorong reformasi dan meredakan ketegangan sosial karena krisis ekonomi, tingginya pengangguran dan masalah keamanan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.