MKD BANTAH BERHENTIKAN AKOM TERKAIT SENOV – Poskota.co

MKD BANTAH BERHENTIKAN AKOM TERKAIT SENOV

akom-senov-dprPOSKOTA.CO – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) membantah keputusan pemberhentian Ade Komarudin dari posisi ketua DPR berkaitan dengan penggantian jabatan dari Ade ke Setya Novanto.

“Tidak ada kaitannya dalam proses mempercepat atau tidak mempercepat. Kami memang sudah menjadwalkannya,” ungkap Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (30/11), seperti dikutip Antara.

“Keputusan pemberhentian Ade Komarudin memang dilakukan karena adanya akumulasi sanksi,” kata Sudding menegaskan.

Wakil Ketua MKD ini menjelaskan, terdapat tiga opsi sanksi yang sedianya dapat diberikan kepada Ade, yakni pemindahan dari alat kelengkapan dewan (AKD), pemberhentian jabatan sebagai anggota dan pemberhentian jabatan di AKD.

Opsi terakhir, lanjut Sudding, diambil lantaran posisi Ade yang memegang jabatan di AKD sebagai ketua DPR. “Kami hanya bekerja sesuai aturan MKD,” ujar Sudding.

Sementara itu, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad juga membantah saat ditanya apakah putusan MKD terburu-buru mengingat Akom –sapaan Ade Komarudin–, baru dipanggil dua kali dan tidak bisa hadir karena sedang menjalani pengobatan.

“Ini bukan soal terburu-buru,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Dasco beralasan, untuk panggilan kedua yang dilayangkan MKD, Akom mengaku sedang berobat dan tidak meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya.

“Karena yang bersangkutan tidak minta dijadwalkan lagi kapan, masih berobat dan bisa diperiksa jika diizinkan oleh dokter. Diizinkan dokter kapan kita juga tidak tahu, kecuali minta dijadwalkan pekan depan tanggal sekian,” jelas Dasco.

Seperti diketahui putusan MKD keluar hampir bersamaan dengan digelarnya Sidang Paripurna DPR tentang pemberhentian Ade Komarudin dari ketua DPR dan digantikan Setya Novanto (Senov), berdasarkan usulan DPP Partai Golkar.

MKD memutuskan memberhentikan Ade Komarudin dari jabatan sebagai ketua DPR karena terbukti melakukan pelanggaran sedang.

“Berdasarkan Pasal 21 Kode Etik DPR-RI, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPR, karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,” pungkas Dasco.

Akom sendiri menegaskan ikhlas menerima keputusan partai menariknya dari posisi paling prestisius di parlemen. Dia juga berjanji akan memperoses pemberhentiannya sesuai mekanisme yang ada di DPR. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara