MENDAG PASTIKAN STOK DAN HARGA GULA PASIR DAN MIGOR AMAN – Poskota.co

MENDAG PASTIKAN STOK DAN HARGA GULA PASIR DAN MIGOR AMAN

POSKOTA.CO – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan ke Pusat Kulakan Indogrosir di Kecamatan Jatiulung, Kota Tangerang, Jumat (9/6). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan harga barang dua komoditas andalan, yakni gula dan minyak goreng dalam kondisi aman, selama bulan puasa dan menjelang lebaran.

“Mau memantau apakah program pemerintah, yakni gula pasir dan minyak goreng kemasan sederhana tersedia dalam jumlah yang cukup,” ujar Enggar.

Dari hasil pemantauan tersebut, Enggartiasto melihat dua komoditas andalannya itu aman terkendali, bebas dari penimbunan. “Bagus kok (stok), aman di sini. Tidak ada kekhawatiran penimbunan. Ada Satgas Pangan Polri yang menjaga ketat dan memantau terus. Bahkan 10 hari sebelum lebaran, staf-staf Kemendag akan turun ke daerah-daerah setiap hari. Tidak ada gejolak,” sahut Menteri yang berasal dari Cirebon ini.

Mendag mengaku senang karena harga di pusat grosir sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan baru-baru ini di antaranya, minyak goreng Rp11.000 per liter dan gula pasir Rp12.500 per kg. “Indogrosir kan dia suplai barang-barang ke toko, warung, jadi kita cek ketersediaan barang apakah cukup dan harganya,” tukasnya kepada media.

Enggar menambahkan, Indogrosir anak usaha Indofood memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kesiapan produk dan pelayanan harus dikontrol. “Mereka sudah memiliki 16 yang relatif dekat dan transaksi tinggi. Sebab di Jabodetabek tinggi sekali, Tangerang tinggi, dan jumah pelanggan besar,” ujarnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)