MATHLAUL ANWAR KECAM PENEMBAKAN SISWA SMA MENES – Poskota.co
Saturday, September 23

MATHLAUL ANWAR KECAM PENEMBAKAN SISWA SMA MENES

ILUSTRASI
ILUSTRASI

POSKOTA.CO – Keluarga Besar Perguruan Mathlaul Anwar mengecam keras penembakan disertai arogansi aparat Polsek Carita Pandeglang terhadap Ahmad Yudhistira, siswa SMA Mathlaul Anwar Menes pada 25 Maret 2016 yang disangka sebagai pelaku curanmor.

“Kami mendukung upaya Kepolisian dalam menegakkan hukum sepanjang dilakukan dengan cara yang benar serta memenuhi prosedur standar yang berlaku di lingkungan Kepolisian,” kata Dhona El Furqon SH dari Lembaga Bantuan Hukum Mathlaul Anwar di Menes, Pandeglang, Banten, Senin.

Dhona kepada wartawan lebih lanjut mengemukakan, korban Ahmad Yuhistira bukan pelaku curanmor sebagaimana yang disangkakan polisi dari Polsek Carita.

Ia meminta pihak Kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat untuk menjamin hak hidup, hak rasa aman, dan hak memperoleh rasa keadilan bagi masyarakat yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-undang di wilayah NKRI.

TANGGUNG JAWAB

Lembaga Bantuan Hukum Mathlaul Anwar lebih lanjut menuntut, baik pelaku maupun institusi Kepolisian untuk bertanggungjwab secara pidana maupun perdata atas terjadinya penembakan salah sasaran serta perlakuan arogansi terhadap korban.

Selain itu Kepolisian diminta menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka melalui media massa kepada korban beserta keluarganya serta kepada SMA Mathlaul Anwar Kebon Jeruk Menes.

Pernyataan maaf juga harus disampaikan kepada Perguruan Mathlaul Anwar Pusat Menes, Pengurus Daerah Mathlaul Anwar Kabupaten Pandeglang, Pengurus Wilayah Mathlaul Anwar Provinsi Banten, dan Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA).

Menurut pihak Lembaga Bantuan Hukum Mathlaul Anwar, pada Jum�at dinihari 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WIB terjadi penembakan dan penangkapan serta pemukulan di Kampung Leuwiliang Desa Kananga terhadap Ahmad Yudistira Bin Ojat Sudrajat, siswa SMA Mathlaul Anwar Menes yang berusia 15 tahun.

Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak jarak dekat dari lengan sampai tembus ke bahu sehingga memerlukan tindakan medis, mengalami penganiayaan dengan cara dipukuli oleh oknum polisi, dan mengalami trauma psikologis.

DIKIRA BEGAL

Ketika itu korban mengira polisi sebagai pelaku begal motor sehingga berlari menghindarinya, sementara polisi mengira korban sebagai pelaku curanmor yang tengah diburu sejak beberapa waktu sebelumnya, sehingga kemudian terjadi penembakan terhadap korban.

Terkait kasus tersebut, Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, akan memberikan sanksi kepada anggota polisi yang telah melakukan penembakan terhadap Yudistira.

“Sanksinya bisa administratif, atau sebagian hak-haknya sebagai anggota kepolisian dicabut,” kata Boy Rafli Amar saat mengunjungi korban salah tembak Yudistira Ahmad di RS bedah Benggala Kota Serang, Senin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.