Djoko Waluyo 19/06/2014
Perbaikan jaringan PLN
Perbaikan jaringan PLN

POSKOTA.CO – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi menyatakan PT PLN Distribusi Lampung wajib mengganti rugi atas sering terjadi pemadaman aliran listrik yang dinilai dilakukan secara sepihak.

“Harus ada ganti rugi bagi masyarakat atas apa yang telah dilakukan oleh PLN,” kata dia, di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan bahwa harus ada kejelasan tentang kompensasi kepada pelanggan atas apa yang telah dilakukan oleh PLN.

“Paling penting, mekanisme penggantian kerugian harus jelas, minimal masyarakat mendapatkan gratis pembayaran rekening listrik selama satu bulan,” ujarnya lagi.

Ia mengingatkan pula bahwa PLN harus memberikan informasi pasti bahwa tidak akan ada lagi pemadaman aliran listrik, karena alasan kerusakan pada mesin pembangkitnya.

“PLN juga harus memastikan selama satu tahun ke depan tidak akan ada lagi pemadaman dan mampu menjaga ketersedian pasokan listrik untuk pelanggan secara baik,” katanya lagi.

Terkait sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang atas gugatan dilayangkan LBH Bandarlampung kepada PT PLN Distribusi Lampung, menurut Wahrul, pihaknya telah meminta hakim mediasi untuk melakukan mediasi secara terbuka agar masyarakat mendapat ruang dalam berpartisipasi langsung.

“Kami meminta seperti itu, agar pihak PLN dan majelis hakim bisa merasakan kebijakan PLN yang sudah melawan hukum dan sangat menyengsarakan masyarakat Lampung seperti ini,” kata dia.

Pihaknya tidak ingin dalam proses mediasi ini hanya dilakukan di dalam pengadilan, sehingga LBH meminta mediasi di luar pengadilan seperti dilaksanakan di Pasar Tengah Bandarlampung.

Pertimbangannya, menurut Wahrul, puluhan pedagang sangat kesusahan ketika siang hari berjualan tiba-tiba aliran listrik mati.

Media di lapangan dan majelis hakim dapat mengerti sejumlah dampak ekonomi dan sosial ketika listrik padam, ujarnya.

“Kami juga mendorong, gubernur Lampung yang baru harus cepat bergerak untuk menyelesaikan masalah listrik ini, dan dapat memfasilitasi pasokan energi listrik yang jalur distribusinya harus dibangun melintasi Kabupaten Lampung Tengah dan Tulangbawang namun terhambat kebijakan penolakan salah satu perusahaan yang selama ini menjadi alasan pembenar PLN,” katanya pula.

Ia mengharapkan bahwa gugatan ini merupakan jeritan masyarakat dan harus benar-benar dikawal untuk diperjuangkan bersama-sama menuntut hak yang telah dipangksa sepihak oleh PLN.

“Mari sama-sama kita perjuangkan gugatan ini, untuk pemenuhan hak dasar kita, dan hakim harus mendahulukan nurani serta melihat fakta kerugian masyarakat di lapangan,” kata dia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*