taher 22/11/2014

Polda_KalselPOSKOTA.CO – Sudah setahun lebih lamanya laporan Polisi bernomor Register LP/41/VIII/2013/SPKT/, LP/42/VIII/2013/SPKT, LP/43/VIII/2013/SPKT yang masing-masing tertanggal 26 Agustus 2013, dan LP/54/IX/2013/SPKT tertanggal 02 September 2013 yang dilaporkan oleh masyarakat di Polda Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, Pasal 406 KUHP, Pasal 263 jo 55 KUHP dengan terlapor Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur PT Adaro Indonesia (PT AI) yang sampai saat ini lagi menjadi tanda tanya masyarakat khususnya dari pihak pelapor.

Berdasarkan pantauan dari sumber yang layak dipercaya, menyebut bahwa IRWASUM Polri telah melayangkan surat ke masyarakat pelapor dengan nomor B/3297/X/2014/Itwasum tanggal 08 Oktober 2014 dan ditanda tangani oleh Drs. Irjen Pol. Dicky D Atotoy, dan KAROWASSIDIK Bareskrim Polri nomor B/5183/Was/X/2014/Bareskrim tanggal 21 Oktober 2014 ditanda tangani oleh Bregjen Pol. Drs. Zulkarnain yang masing-masing mengatasnamakan KAPOLRI dan KABARESKRIM POLRI.

Jawaban tersebut, menjawab atas laporan pelapor yang disampaikan kepada Irwasum Polri dan Karo Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 27 April 2014 itu. Adapun jawaban yang disampaikan oleh Irwasum Polri dan Karo Wassidik Bareskrim Polri ke masyarakat pelapor itu berdasarkan atas laporan Kapolda Kalsel nomor R/733/VIII/2014/Itwasda tanggal 22 Agustus 2014 yang menyebutkan, bahwa laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat itu, proses penanganannya tidak dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena PT AI menggarap tanah tersebut berdasarkan perjanjian kompensasi penggunaan lahan dengan PT Alam Tri Abadi (PT ATA) yang mempunyai HGU tanggal 28 Desember 2001 atas nama pemegang hak PT Cakung Permata Nusa (PT CPN) yang berdasarkan akta jual beli HGU tanggal 13 Maret 2014.

Juga PT AI dalam melakukan penguasaan atas tanah telah melaksanakan pembebasan dari beberapa puluh warga sebanyak 41 orang yang masing-masing memiliki Sporadik yang diterbitkan tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Dan ada pula PT AI mengatakan, terkait laporan H Nanang Thamrin itu sedang dalam perkara perdata dan tanah tersebut telah dimenangkan oleh PT AI sesuai dengan keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 04 Juni 2014.

Pak Amat dan kawan-kawan pelapor lainnya mengatakan dengan tegas kepada Tim SPB, Atas jawaban apa yang disampaikan oleh Irwasum Polri dan Karo Wassidik Bareskrim Polri itu yang berdasarkan atas laporan dari Kapolda Kalsel itu, yang mana Polda Kalsel mendapat keterangan dari PT AI. “Maka kami dan kawan-kawan sangat bingung dan tidak mengerti dengan jawaban apa yang disampaikannya itu,” kata Pak Amat.

Kalau PT AI telah mengklaim menguasai tanah tersebut dengan melaksanakan pembebasan dari 41 orang warga dengan surat Sporadik yang diterbitkan pada tahun 2002 sampai 2008 itu. “Kini kami mau bertanya Kepada PT Adaro Indonesia maupun Kepolisian yang menangani perkara tersebut, siapakah namanya dari ke 41 orang itu dan warga dari mana mereka itu. Dan kami minta dengan PT Adaro Indonesia melalui Kepolisian yang tangani perkara tersebut untuk menunjukkan bukti-buktinya?” ujarnya.

Sedangkan tanah tersebut mereka miliki secara turun temurun dari nenek mereka yang terdahulu dan orang tua dengan bukti surat Segel/Sporadik yang diterbitkan pada tahun 1955. Lantas tanah tersebut mereka bagi lagi kepada saudara-saudara serta keluarga mereka sendiri dan dibuatkan sporadik tahun 2008 dengan tidak mengubah segel/sporadik induk yang asli tahun 1955 itu.

Sedangkan perkara Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 90 K/Pdt/2013 tanggal 04 Juni 2013, itu tanahnya seluas 34 Hektare yang berpekara dengan PT AI vs H. Nanang Thamrin. Dan perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tanah yang dilaporkan oleh H. Nanang Thamrin di Polda Kalsel itu dan tanahnya seluas 88 Ha dan beda objek.

Padahal hal tersebut sudah dijelaskan dengan Penyidik Dir Reskrimum Polda Kalsel saat itu, sehingga penjelasan dari Polda Kalsel melalui Irwasum Polri dan Karo Wassidik Bareskrim Polri itu sangat aneh dan ngawur. Yang juga jadi pertanyaan masyarakat bahwa PT AI melakukan penggarapan tanah HGU itu berdasarkan perjanjian kompensasi penggunaan lahan dengan PT ATA yang mempunyai HGU tanggal 28 Desember 2001 atas nama pemegang hak PT CPN berdasarkan akta jual pada 13 Maret 2014.

Apa kaitannya tanah mereka dengan HGU tersebut, sedangkan HGU itu peruntukannya untuk perkebunan dan bukan untuk pertambangan. Mengapa PT AI kok bisa melakukan pertambangan di HGU perkebunan itu, berarti perusahaan ini telah melakukan kesalahan pidana baru lagi.
Terkait dengan adanya jawaban dari Irwasum Polri dan Karo Wassidik Bareskrim Polri itu, maka Pak Amat dkk pelapor lainnya akan menyurati kembali kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi atas jawaban Kepolisian yang disampaikannya itu tidak benar dan bohong. Bukan hal itu saja, tapi mereka meminta Kepolisian agar dilanjutkan kembali laporan polisi itu. Dan segera periksa Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur PT AI.

Agaknya publik sudah mengetahui bahwa Kepolisian agak berat untuk mengusut kasus ini, lantaran diduga kuat ada oknum-oknum Jenderal yang membekingi PT AI. *** Hakim

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*