KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS – Poskota.co

KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS

Syarkawi Ra’uf

POSKOTA.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) akan meneliti lebih dalam terkait industri perberasan di Indonesia. Kecurangan dalam persaingan usaha dan rantai pasok yang terlalu panjang, ditengarai menjadi faktor mahalnya harga beras yang ada di pasaran.

Ketua KPPU Syarkawi Ra’uf mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian selama lima tahun terakhir. Dari hasil penelitian itu, memang ditemukan bahwa rantai pasok beras di Indonesia masih terlalu panjang.

“Sejak lima tahun terakhir melakukan penelitian terhadap industri perberasan di Indonesia, temuan kita adalah satu, bahwa memang industri beras kita ini dicirikan oleh rantai distribusi yang panjang, jadi dari hulu sampai ke hilir itu lumayan panjang,” kata Syarkawi Ra’uf di Kantor KPPU Jl Juanda Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

Syarkawi menambahkan, rantai mulai dari petani akan melewati pengepul, penggilingan, pedagang besar, agen, agen retailer dan baru sampai kepada end user atau masyarakat. “Jadi kalau masing-masing rantai distribusi ada margin. Maka, tingkat harga di end user pasti tinggi,” jelasnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Syarkawi, temuan pihaknya bahwa di level penggilingan dan pedagang besar atau di tengah-tengah rantai pasok, hanya dikuasai oleh beberapa ‘pemain’ besar.

“Ini juga yang membuat margin di tengah-tengah menjadi lebih tinggi, ujung-ujungnya menyebabkan gap antara harga di tingkat petani dan konsumen menjadi lebih besar,” imbuh Syarkawi.

Jika merujuk data BPS maupun Kementerian Pertanian, harga di tingkat petani secara rata-rata nasional kurang lebih ada di Rp7.300 per kilogram, sedangkan dijual di end user di sekitar Rp10.500 per kilogram.

Sementara, untuk beberapa perusahaan besar, masih menjual di atas harga tersebut di level end user. “Ada perusahaan menjual Rp20.400, ada yang Rp20.300, dan ada yang menjual Rp13.700 per kg,” terang Syarkawi.

Untuk itu, KPPU akan meneliti sisi persaingan terkait adanya penyalahgunaan atau kecurangan perusahaan atau pemain besar yang memanfaatkan sikap dominannya di pasar.

“Apakah ada praktek kecurangan dalam menentukan biaya produksi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat? Ini akan menjadi fokus kita sementara mendalami proses ini. Terkait proses pidana kita serahkan ke kepolisian,” pungkas Syarkawi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.