KPPPA: KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENINGKAT – Poskota.co

KPPPA: KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENINGKAT

Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi KPPA Valentina Ginting (tengah), didampingi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzahroh Sumiah (kiri), memberi penyuluhan saat Safari Ramadan sekaligus kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) kepada para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nuruzzahroh, Depok, Jabar, Kamis (15/6).

POSKOTA.CO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan rangkaian Safari Ramadan melalui kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) bersama para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nuruzzahroh, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi Valentina Ginting, serta Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzahroh Sumiah.

Dalam kegiatan ini, Valentina Ginting menyampaikan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berpotensi memiliki peran strategis sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggung jawab besar. Maka seluruh elemen masyarakat harus menjamin dan melindungi mereka agar hak-haknya untuk tumbuh terpenuhi. “Sebab, misalnya anak bangsa tidak dilindungi kelak, maka dikhawatirkan bangsa akan rusak dan tidak mempunyai pemimpin yang bijaksana dan berkualitas baik,” ujar Valentina Ginting dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan Valentina, anak yang terjerumus dalam persoalan pornografi juga cukup memprihatinkan. Hasil Pemetaan Pornografi Online yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2016, ditemukan fakta bahwa dari 1.747 pemberitaan news online selama September-November 2016, jumlah pemberitaan tertinggi yaitu, pencabulan (135 pemberitaan), lalu diikuti oleh kekerasan seksual (122 pemberitaan), menyusul perkosaan (88 pemberitaan), sodomi (19 pemberitaan) dan pedofilia (11 pemberitaan). Kemudian dari media sosial Twitter, ditemukan fakta bahwa selama September-November 2016 rata-rata jumlah perbincangan pornografi sekitar 20 ribuan tweet per hari, 14,5 persen di antaranya terkait pornografi anak dengan konten berupa link image dan video yang menampilkan anak.

Valentina menegaskan, untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus-kasus terhadap anak, dibutuhkan komitmen bersama untuk melindungi anak, baik pemerintah, masyarakat dan orang tua. Peran serta pendidik juga menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan. Komunikasi yang positif perlu dibangun antara pendidik dan murid, sehingga murid dapat secara terbuka berkonsultasi dengan para pendidik, dan tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan, khususnya di lembaga pendidikan. Anak-anak semua harus aktif menjadi pelopor, dan pelapor bagi sesamanya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi KPPA Valentina Ginting dan Ketua Yayasan Ponpes Nuruzzahroh Sumiah beserta pengurus yayasan lainnya ketika diabadikan usai Safari Ramadan.

“Untuk itu, kami berharap di bulan suci Ramadan ini khususnya para santri maupun guru pembimbing juga dapat menambah pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan bagaimana anak memberikan pemahaman perlindungan terhadap dirinya,” ujar Valentina.

Safari Ramadan ini merupakan pertama kali dilaksanakan, bertempat di sekitar wilayah Jabodetabek. Diawali di Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan di Kota Tangerang, dan berakhir di Kota Depok. Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan ini diisi dengan Simponi Band dan Shinta Priwit yang melakukan sosialisasi perlindungan anak melalui seni. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut di tahun berikutnya secara rutin. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)