KETUA PSSI NONAKTIF SEGERA DISIDANGKAN – Poskota.co
Saturday, September 23

KETUA PSSI NONAKTIF SEGERA DISIDANGKAN

POSKOTA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas kasus tindak pidana korupsi dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, ke tahapan penuntutan. Berkas dan tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jawa Timur.

Tersangka La Nyalla dijemput dari hotel prodeo Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus), Senin (25/7). Penyidik membawa La Nyalla ke Jampidsus untuk menandatangi berkas penuntutan. La Nyalla datang didampingi Aristo Pangaribuan dan tim kuasa hukumnya. “Ya saya bersyukur mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Ketua PSSI nonaktif itu sebelum memasuki gedung.

La Nyalla tidak mempermasalahkan proses sidang dilakukan di Jawa Timur atau Jakarta. Alasannya, ia merasa tidak bersalah atas perbuatan yang disangkakan padanya. “Ah siapa bilang (mempersalahkan), mau disidang di mana aja saya ikut, yang penting ada kebenaran,” ucap La Nyalla.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya Maruli Hutagalung pada waktu bersamaan menjelaskan, pelimpahan berkas dan tersangka masuk tahap penuntutan. Penuntutan akan dilakukan oleh Kejari Surabaya. La Nyalla di Kejaksaan Agung. “Hari ini Kejati Jawa Timur akan melakukan pelimpahan tahap dua ke Kejari Surabaya, yang tempatnya dilaksanakan di Jampidsus,” kata Maruli.

Maruli menambahkan, pelaksanaan sidang La Nyalla dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Pihaknya mengusahakan Ketua PSSI nonaktif itu segera disidangkan. “Berdasarkan fatwa MA sudah ada, sidangnya di Jakarta di PN Tipikor Jakpus. Hari ini kita menyerahkan tahap dua ke Kejari Surabaya, dan diusahakan minggu depan sudah kita limpahkan dari Kejari Surabaya ke PN Tipikor Jakarta Pusat,” tandas Maruli.

Ketua PSSI nonaktif, La Nyalla Mattalitti, didampingi Aristo Pangaribuan dan tim kuasa hukumnya.
Ketua PSSI nonaktif, La Nyalla Mattalitti, didampingi Aristo Pangaribuan dan tim kuasa hukumnya.

Tahap Penyidikan
Mengenai kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat La Nyalla masih berlanjut di tahap penyidikan. Penyidik mengumpulkan keterangan dari para saksi dan alat bukti yang memberatkan.

Namun, Maruli tidak dapat memastikan kapan perkara TPPU ini rampung. “Lihat sidang ini saja dulu selesai, satu-satu. Ini selesai, baru TPPU-nya kami majukan,” kata Maruli.

La Nyalla ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi dan pencucian uang atas dana hibah Kadin Jatim 2011-2014. Tiga Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim dimentahkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

La Nyalla sempat melarikan diri ke luar negeri dan baru 31 Mei lalu dideportasi ke Tanah Air karena ‘over stay].

Sedangkan untuk perkara TPPU, penyidik masih memerlukan keterangan sejumlah saksi lain seperti anak dan istri La Nyalla.

Sebab, ada temuan transaksi mencurigakan yang mengalir ke rekening La Nyalla dan keluarganya. Transaksi itu terjadi dalam kurun 2010 hingga 2013. Diduga, uang tersebut merupakan dana hibah yang semestinya masuk ke Kadin, namun malah masuk ke rekening pribadi La Nyalla. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.