JIKA TIDAK SESUAI, MENDIKBUD SIAP BATALKAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL – Poskota.co

JIKA TIDAK SESUAI, MENDIKBUD SIAP BATALKAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL

POSKOTA.CO – Gagasan program sekolah sehari penuh (full day school) akan dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jika hasilnya tidak sempurna, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy siap menarik gagasan rencana program ini.

“Terima kasih atas respons masyarakat dan kami akan susun yang lebih menyeluruh dan lebih utuh. Nanti akan saya sampaikan lagi ke masyarakat dan akan diuji kira-kira dilanjutkan atau tidak? Dilihat juga mana yang harus disempurnakan, kalau tidak ya enggak apa-apa, kami tarik (programnya),” kata Muhadjir, Selasa (9/8).

Jika memang tidak sesuai, Mendikbud bersedia mencoba mencari pendekatan lain. Namun hal terpenting, dia melanjutkan, segala yang dilakukannya demi kepentingan bangsa. Dalam hal ini termasuk menghasilkan generasi lebih baik dan memiliki daya kompetisi yang tinggi.

Menurut Muhadjir, gagasan yang sempat dicetuskannya ini tidak sembarangan. Gagasan sekolah sehari penuh sudah sesuai dengan pedoman nawacita yang ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK. “Nanti kalau belum bisa dilaksanakan nanti saya cari program lain,” ucap Mendikbud.

Belum Berdaya Saing Tinggi
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menilai pendidikan dasar dan menengah masih kesulitan menghadapi pesatnya kemajuan zaman. Akibatnya, sistem pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Untuk membenahi karakter generasi muda, ia menyarankan agar sekolah negeri maupun swasta mulai melirik sistem belajar full day school. “Anak-anak muda zaman sekarang masih banyak yang bermental lembek dan tidak tahan banting,” katanya pada Minggu (7/8), di Malang.

Full day school dapat membendung pengaruh-pengaruh buruk yang diterima anak saat orang tua sibuk bekerja dan tak sempat mengawasi. Selama satu hari di sekolah, banyak hal yang bisa dipelajari anak-anak untuk menambah wawasan mereka. Namun sayangnya, gagasannya ini memperoleh kritikan dari banyak pihak. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)