taher 22/11/2016

POSKOTA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Jakarta KH Nuril Arifin Husein mengaku geram dengan tingkah Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon.

Pria yang akrab dipanggil Gus Nuril itu akan menangkap Fadli Zon, jika ia menjabat sebagai kepala Kepolisian Indonesia (kapolri).

Pasalnya, sikap politisi Partai Gerindra itu rencana akan mempersilakan massa demonstrasi untuk masuk ke dalam Gedung DPR-RI saat aksi 4 November 2016 lalu dinilai dapat berakibat fatal ke arah kudeta.

“Fadli Zon ini nggak ngerti apa kok ngundang ke DPR dibuka. DPR rumah rakyat. Ini sudah memakai strategi Mesir. Kalau sampai rakyat duduki DPR ya rusak,” tandas Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Jakarta KH Nuril Arifin Husein yang akrab dipanggil Gus Nuril (tengah), didampingi Ketua Rumah Kamnas Maksum Zuber saat menjadi pembicara pada acara pengajian.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Jakarta KH Nuril Arifin Husein yang akrab dipanggil Gus Nuril (tengah), didampingi Ketua Rumah Kamnas Maksum Zuber saat menjadi pembicara pada acara pengajian.

“Kalau saya jadi kapolrinya, saya tangkap itu (Fadli Zon),” sambungnya dengan nada geram.

Hal itu mengemuka saat Ngaji Kebangsaan bertajuk ‘Indonesia Damai NKRI dan Pancasila Harga Mati’, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Gus Nuril juga menuding, ada upaya untuk membuat ricuh Indonesia menunggangi kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Orang-orang yang mengatasnamakan ormas agama ini ingin menjadikan NKRI terpecah belah, mereka ini yang harus ditangkap,” ujarnya.

Kendati demikian, Gus Nuril justru mengimbau seluruh unsur masyarakat Indonesia untuk mendukung Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Sehingga, dapat memproses kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok tanpa intervensi pihak eksternal.

“Saat ini Kapolri sendirian. Kita beri dukungan kepada Kapolri, sekarang biarkan proses hukum sesuai dengan Trias Politika, jangan sampai proses hukum terjadi karena penetrasi kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Nuril menyayangkan jika ada intervensi atau penekanan dari pihak pendemo dengan jumlah besar, maka yang terjadi bukanlah negara hukum.

“Jika itu dilakukan ada intervensi penekanan dengan jumlah yang besar dan dia yang menang. Ini sama saja bukan negara hukum,” pungkasnya. (*)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :