IMPORTIR NAKAL AKAN DIBEKUKAN IZINNYA – Poskota.co

IMPORTIR NAKAL AKAN DIBEKUKAN IZINNYA

Suwidi Tono

POSKOTA.CO – Pengamat kebijakan pangan, Suwidi Tono, mengapresiasi langkah pemerintah melakukan inspeksi mendadak di berbagai daerah sehingga harga kebutuhan pokok cenderung aman, salah satunya seperti yang terjadi di Banyuwangi.

Menanggapi hal tersebut, Suwidi menjelaskan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi spekulasi harga di daerah lainnya. “Sidak pasar itu mekanisme ad-hoc dan shock therapy bagi para spekulan yang mencoba mendulang untung secara tak wajar. Akan lebih baik kalau pola monitoring harga dilembagakan dalam sistem yang akuntabel. Artinya, semua pihak (pemerintah, pedagang, konsumen, dan lain-lain) punya alat kontrol yang akuntabel dan transparan untuk mengetahui sisi supply and demand sebagai dasar pembentukan harga di pasar,” papar Suwidi, Jumat (2/6)

Ia juga mengatakan, bahwa asimetri informasi pasar terjadi karena regulasi dan kontrol belum kompatibel satu sama lain, sehingga mengakibatkan distorsi harga. “Sistem monitoring dan evaluasi harga harus terus di-update bukan hanya untuk keperluan momen khusus seperti Ramadan dan Idul Fitri saja, melainkan melembaga sampai ke daerah setiap saat,” ucapnya.

Selain itu, kata Suwidi, marjin keuntungan dalam tata niaga seharusnya dinikmati produsen (petani dan peternak), bukan broker atau pedagang. Regulasi tataniaga komoditas pangan strategis harus menjamin hal ini sambil membuat ketentuan harga yang tidak merugikan konsumen. “Dengan begitu, akan jauh mengurangi spekulasi harga karena jaringan informasi harga beserta sisi supply and demand dapat terhubung sehingga semua pemangku kepentingan dapat memonitor stok dan harga di masing-masing daerahnya,” katanya.

Di samping itu, kata Suwidi, pemerintah juga harus lebih berani menindak tegas para spekulan yang sampai saat ini masih menjadi bayang-bayang menakutkan bagi masyarakat. “Ya, karena produsen dan konsumen dirugikan. Apalagi pemerintah (Kemendag-red) sudah punya data distributor besar beserta outletnya sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan harga mereka, tindakan yang tidak dapat ditolerir (bisa dicabut SIUP atau lisensi impornya),” tandasnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas pangan. Berkat kerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terbentuk, hingga kini sudah ada enam perusahaan importir dan industri yang dibekukan izinnya. Enam perusahaan ini terdiri dari importir produk hortikultura hingga pelaku industri yang menjual gula rafinasi ke pasar.

Menurut Mendag, langkah yang dilakukan ini memang harus cepat dan tegas guna memberikan efek jera pada pengusaha yang melakukan kecurangan. “Mereka sudah terkena (kasus) kalau importir pasti sudah kami bekukan dahulu (izinnya). Ada yang sudah kami bekukan kira-kira enam (perusahaan),” jelas Mendag pada rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Bulog dan Satgas Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, baru-baru ini.

Dengan adanya Satgas Pangan, Mendag yakin gejolak harga pangan di pasar pada bulan puasa tahun ini tidak akan terlalu besar. “Dengan adanya Satgas, pengecekan sampai di Polres. Dengan jaringan yang kuat mempunyai data dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian crossing sehingga Satgas lihat dan pantau,” jelasnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)