IDAI: TAK PERLU KHAWATIR, ISI VAKSIN PALSU BUKAN RACUN – Poskota.co
Saturday, September 23

IDAI: TAK PERLU KHAWATIR, ISI VAKSIN PALSU BUKAN RACUN

POSKOTA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Yanuarso menjelaskan, dampak dari vaksin palsu baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek tidak akan mempengaruhi tumbuh-kembang anak. Orang tua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu tidak perlu khawatir, karena isi vaksin palsu bukan racun.

“Berdasarkan analisis tim IDAI, isi vaksin palsu ini tidak membahayakan tubuh anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” terang Piprim usai Rapat Kerja (Rakor) Tingkat Menteri mengenai ‘Penanganan Dampak Vaksin Palsu’ di Ruang Rapat Menteri Koordinator, Gedung Kementerian Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/7).

Piprim mengatakan, berdasarkan rilis BPOM, vaksin palsu ini ada yang isinya vaksin Hepatitis B yang dilabeli vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT). Ada juga vaksin DPT yang diencerkan, ada juga vaksin palsu yang isinya cairan NaCL atau cairan infus.

Menurut Piprim, vaksin palsu ini bahayanya karena anak yang seharusnya terlindungi dari bahaya penyakit seperti TBC jadi tidak terlindungi. Sebab vaksin yang disuntikkan tak bisa mencegah TBC, karena yang diberikan hanya vaksin palsu.

“Jadi kami analisis dari hasil temuan BPOM dan dari sekian temuan jumlah isi vaksin palsu itu ternyata memang tidak membahayakan, baik dari sisi jangka pendek maupun jangka panjang,” sebut Piprim.

Memang kasus ini sangat membuat orang tua khawatir. Namun untuk membuktikan apakah sang anak terdampak vaksin palsu dapat dilihat melalui pemantauan tumbuh-kembang sang anak.

“Untuk pembuktiannya harus terbalik, jangan diposisikan semua yang terkena vaksin palsu itu sakit, tapi yang perlu dilakukan perlu melihat tumbuh-kembang anak untuk memastikan kesehatan anak bekerja dengan baik. Memang dalam kasus ini pemeriksaan yang lebih saksama diperlukan, namun dalam analisis IDAI, pemberian vaksin itu tidak membahayakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” jelas Piprim. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.