HASIL UJI LAB BPOM, PERMEN JARI NEGATIF NARKOBA – Poskota.co
Saturday, September 23

HASIL UJI LAB BPOM, PERMEN JARI NEGATIF NARKOBA

POSKOTA.CO – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah melalui uji labotatorium menyatakan permen jari aneka warna yang beredar di tengah masyarakat di sejumlah daerah, negatif mengandung narkoba sebagaimana dugaan awal sejumlah pihak.

Biro Hukum dan Humas BPOM lewat keterangan tertulisnya menyebutkan, telah mengambil sampel permen di berbagai wilayah mulai dari Jakarta, Serang, Pontianak, Bandung, Padang, hingga Banjarmasin. “Semuanya negatif,” tulis Badan POM, Sabtu (15/10).

Berikut penjelasan utuh Badan POM terkait hasil pemeriksaan produk permen jari yang diduga mengandung narkoba:

Penjelasan Badan POM

Terkait Hasil Pemeriksaan Produk Permen Jari yang Diduga Mengandung Narkoba

Melanjutkan penjelasan Badan POM pada tanggal 12 Oktober 2016 terkait isu produk Permen Jari yang diduga mengandung narkoba, Badan POM memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

  1. 1. Menindaklanjuti permasalahan peredaran permen jari Aneka Warna yang diduga mengandung narkoba, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia telah melakukan penelusuran dan mengambil sampel di wilayahnya masing-masing. Terhadap sampel-sampel tersebut dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan narkoba
  2.  Hasil pengujian terhadap sampel dari beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Jakarta, Serang, Pontianak, Bandung, Padang, dan Banjarmasin menunjukkan semua hasil negatif, bahwa sampel produk Permen Jari tersebut tidak terdeteksi mengandung narkoba.
  3.  Badan POM terus melakukan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
  4. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap isu-isu terkait Obat dan Makanan yang beredar melalui media sosial.

Kepada masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pusat pengaduan HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, pesan singkat 0-8121-9999-533 atau surat elektronik di halobpom@pom.go.id.

Masyarakat diharapkan juga dapat melakukan pengaduan lewat Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, informasi mengenai produk permen jari mengandung narkoba ini berasal dari laporan masyarakat kepada puskesmas di Ciledug soal anak yang tidur selama lima jam setelah mengonsumsi permen tersebut pada hari kedua.

Produk Permen Jari Aneka Warna terdaftar di BPOM dengan Nomor Izin Edar BPOMRI ML 824409085492, importir PT Rizky Abadi Anugerah, Jakarta Utara, dengan produsen Chaozhou Chaoan Wangqing Foods China. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.