HARLAH KE-83 GP ANSOR SE-JATIM DI PONPES LIRBOYO KEDIRI – Poskota.co
Saturday, September 23

HARLAH KE-83 GP ANSOR SE-JATIM DI PONPES LIRBOYO KEDIRI

Apel Kebangsaan Harlah Ke-83 GP Ansor di Lapangan Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Sabtu (20/5).

POSKOTA.CO – Apel kebangsaan pada Hari Lahir Ke-83 Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Timur, berlangsung di Lapangan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, dan harlah ini diikuti seluruh perwakilan pengurus dan anggota GP Ansor se-Jatim. Harlah Ke-83 GP Ansor ini juga dihadiri Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Suhardi, Dandim Kediri Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan MSi (Han), Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi dan Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, Sabtu (20/5).

“Apakah kita ingin bangsa ini terpecah-belah, apakah kita ingin bangsa ini tercabik-cabik, tentu saja tidak, bangsa ini harus tetap bersatu. GP Ansor harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai isu-isu yang bisa membuat bangsa ini terpecahbelah, bangsa ini tercabik-cabik. Kita bersama harus menegakkan NKRI dari rongrongan dari pihak mana pun,” kata Irjen Pol Machfud Arifin dalam sambutannya.

Irjen Pol Machfud Arifin dan Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Suhardi menghadiri dan memberi sambutannya pada Apel Kebangsaan Harlah Ke-83 GP Ansor di Ponpes Lirboyo Kediri, Jatim, Sabtu (20/5).

Sebelumnya, Kapolda Jatim dan Kasdam V/Brw didampingi Ketua PW Ansor Jatim H Rudi Triwahid dan Ketua Harian GP Ansor Kota Kediri Wazid Khusni bersilaturahmi ke pengasuh Ponpes Lirboyo Kota Kediri KH Anwar Mansyur. Dalam silaturahmi tersebut, Kapolda Jatim dan Kasdam V/Brw menyampaikan apresiasi positif atas aktivitas dan peran GP Ansor selama ini, baik sebelum kemerdekaan, pascakemerdekaan hingga masa kemerdekaan saat ini.

“Cinta Tanah Air merupakan bagian dari komitmen GP Ansor dalam menjaga keutuhan NKRI. Semangat kebersamaan harus kita perkuat dalam berbangsa dan bernegara. Kita bersama berupaya mewujudkan perdamaian di negeri ini” sambung Irjen Pol, Machfud Arifin.

Menanggapi hal tersebut, Dandim Kediri Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan MSi (Han) meyakini, GP Ansor mampu menjaga kebhinekaan yang ada di Nusantara ini. GP Ansor mempunyai peran besar dalam menjaga keharmonisan yang ada berdasarkan Pancasila. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.