HARGA DAGING SAPI TERKENDALI – Poskota.co
Thursday, September 21

HARGA DAGING SAPI TERKENDALI

POSKOTA.CO – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengabarkan bahwa harga daging sapi yang dari tahun ke tahun terjadi lonjakan, kini sudah terkendali.

“Daging sapi, daging yang biasanya terjadi lonjakan, itu sangat terkendali,” terangnya ketika ditemui wartawan di Gelaran Pasar Murah, di Jakarta baru-baru ini.

Untuk meredam ‘panasnya’ gejolak harga daging sapi, Mendag telah menyediakan stok daging sapi beku yang harganya telah ditetapkan yakni, Rp80.000 per kilogram. “Oleh karena itu kami siapkan daging beku. Kami siapkan dengan harga yang ditetapkan, maksimum yakni 80 ribu rupiah. Daging beku ini lebih higienis, lebih sehat,” papar Enggar.

Sebelumnya sempat terjadi lonjakan harga, seperti yang terjadi di Palembang yakni, mencapai Rp130.000 per kilogram, namun hal itu bukan sasaran dari pemerintah. Pemerintah sendiri fokus dengan daging ‘rakyat’. “Apa yang terjadi sekarang, daging sapi beku itu (merupakan solusi). Dan daging segar jenis tertentu (juga terkendali), namun bukan harga daging premium, daging sapi kan terbagi-bagi lagi, ada paha luar paha dalam. Jadi secara keseluruhan semuanya terkendali,” pungkas Enggar.

Pada awal Ramadan, Kemendag melalui perintah penugasan kepada Bulog, telah melepas dua ton daging beku impor asal India ke pasaran, melalui mitra yakni Rumah Pangan Kita (RPK), Rumah Tani Indonesia dan agen di pasar-pasar.

Seementara itu, Kepala Bulog Sumsel Babel, Bakhtiar AS mengatakan, dua hari lalu sudah didatangkan lagi dua ton daging kerbau asal India, dan dua ton daging sapi asal Australia. “Untuk daging kerbau, sudah habis. Untuk daging sapi saat ini masih ada di gudang Bulog Palembang yang rencananya akan dilepas melalui operasi pasar dan melalui mitra,” ujarnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara