HARGA DAGING SAPI TERKENDALI – Poskota.co

HARGA DAGING SAPI TERKENDALI

POSKOTA.CO – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengabarkan bahwa harga daging sapi yang dari tahun ke tahun terjadi lonjakan, kini sudah terkendali.

“Daging sapi, daging yang biasanya terjadi lonjakan, itu sangat terkendali,” terangnya ketika ditemui wartawan di Gelaran Pasar Murah, di Jakarta baru-baru ini.

Untuk meredam ‘panasnya’ gejolak harga daging sapi, Mendag telah menyediakan stok daging sapi beku yang harganya telah ditetapkan yakni, Rp80.000 per kilogram. “Oleh karena itu kami siapkan daging beku. Kami siapkan dengan harga yang ditetapkan, maksimum yakni 80 ribu rupiah. Daging beku ini lebih higienis, lebih sehat,” papar Enggar.

Sebelumnya sempat terjadi lonjakan harga, seperti yang terjadi di Palembang yakni, mencapai Rp130.000 per kilogram, namun hal itu bukan sasaran dari pemerintah. Pemerintah sendiri fokus dengan daging ‘rakyat’. “Apa yang terjadi sekarang, daging sapi beku itu (merupakan solusi). Dan daging segar jenis tertentu (juga terkendali), namun bukan harga daging premium, daging sapi kan terbagi-bagi lagi, ada paha luar paha dalam. Jadi secara keseluruhan semuanya terkendali,” pungkas Enggar.

Pada awal Ramadan, Kemendag melalui perintah penugasan kepada Bulog, telah melepas dua ton daging beku impor asal India ke pasaran, melalui mitra yakni Rumah Pangan Kita (RPK), Rumah Tani Indonesia dan agen di pasar-pasar.

Seementara itu, Kepala Bulog Sumsel Babel, Bakhtiar AS mengatakan, dua hari lalu sudah didatangkan lagi dua ton daging kerbau asal India, dan dua ton daging sapi asal Australia. “Untuk daging kerbau, sudah habis. Untuk daging sapi saat ini masih ada di gudang Bulog Palembang yang rencananya akan dilepas melalui operasi pasar dan melalui mitra,” ujarnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara