GUDANG SPAREPART HANGUS TERBAKAR – Poskota.co

GUDANG SPAREPART HANGUS TERBAKAR

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dibantu warga memadamkan api yang melalap gudang sparepart yang terletak di Gang Siaga II RT 011/04 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/4).
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dibantu warga memadamkan api yang melalap gudang sparepart yang terletak di Gang Siaga II RT 011/04 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/4).

POSKOTA.CO – Satu unit rumah tinggal yang dijadikan tempat penyimpanan barang sparepart motor ludes dilalap ‘si jago merah’, Rabu (26/4), sekitar pukul 14.00 WIB.

Beruntung petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan api, sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak menjalar ke beberapa rumah lainnya.

Peristiwa yang membetot perhatian warga Gang Siaga II di RT 011/04 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, bermula pada pukul 14.00 WIB api terlihat berkobar di atap rumah Ny Fifi (37).

Sontak warga pun panik, dan berteriak kebakaran.., kebakaran. Tanpa dikomando lagi warga pun sibuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya.

Lurah Angke H Dwi Aryono bersama Danramil 02/Tambora, Kapten Inf Trisnoto, FKDM, Binmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi, Babinsa Kelurahan Angke Serda Rodanih dan Sertu Yusuf, Tim Tagana, dan petugas PMI turun ke lokasi kebakaran yang terletak di Gang Siaga II RT 011/04 Kelurahan Angke, Tambora, Jakbar.
Lurah Angke H Dwi Aryono bersama Danramil 02/Tambora, Kapten Inf Trisnoto, FKDM, Binmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi, Babinsa Kelurahan Angke Serda Rodanih dan Sertu Yusuf, Tim Tagana, dan petugas PMI turun ke lokasi kebakaran yang terletak di Gang Siaga II RT 011/04 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/4).

Tak lama kemudian sekitar 18 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) DKI Jakarta, langsung sigap melakukan pemadaman, dan dalam kurun waktu satu jam api berhasil dipadamkan.

Api diduga dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Seorang petugas memberi garis polisi untuk mengamankan lokasi kebakaran.
Seorang petugas memberi garis polisi untuk mengamankan lokasi kebakaran.

Pantauan di lapangan, Lurah Angke H Dwi Aryono bersama Danramil 02/Tambora, Kapten Inf Trisnoto, FKDM, Binmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi, Babinsa Kelurahan Angke Serda Rodanih dan Sertu Yusuf, Tim Tagana, Palang Merah Indonesia (PMI) turun langsung membantu warga guna mengamankan lokasi kebakaran dengan menutup sementara akses jalan. (*/hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.