GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI – Poskota.co

GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI

POSKOTA.CO – Karena tak memiliki SIM (surat izin mengemudi) Diki,36, ketakutan di stop polisi yang saat itu melakukan razia. Kendaraan sedan jenis Honda City yang dikemudikan kabur tancap. Disinilah awal terjadinya penembakan, karena polisi mencurigai, yang berada dalam kendaraan adalah penjahat.

Duka mendalam dirasakan keluarga Novianti. Ketika dijenguk Kapolda Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto, Rabu(19/4), Novianti meminta agar anggota yang menembak keluarga dihukum setimpal. “Dia sudah menghilangkan nyawa saudara saya, dan membuat cacat,” ujarnya sambil mewnyeka air mata.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. “Saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan kami berdukacita,” ucap Agung, lirih.

Kepolisian setempat memastikan akan memproses kejadian tersebut. “Kalau keduanya terbukti bersalah pasti kita tindak, kini anggota tersebut Brigadir K diperiksa Propam,” ungkap Kapolres Lubuklinggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga, Rabu (19/4).

Siang itu di Ralan Raya Lubuk Linggau Sumsel, saat dikejar polisi, Novianti sudah meminta sopir untuk menghentikan mobil, tapi karena tak memilik SIM dan pajak mobil mati, sopir ketakutan dan terus kabur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)