GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI – Poskota.co

GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI

POSKOTA.CO – Karena tak memiliki SIM (surat izin mengemudi) Diki,36, ketakutan di stop polisi yang saat itu melakukan razia. Kendaraan sedan jenis Honda City yang dikemudikan kabur tancap. Disinilah awal terjadinya penembakan, karena polisi mencurigai, yang berada dalam kendaraan adalah penjahat.

Duka mendalam dirasakan keluarga Novianti. Ketika dijenguk Kapolda Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto, Rabu(19/4), Novianti meminta agar anggota yang menembak keluarga dihukum setimpal. “Dia sudah menghilangkan nyawa saudara saya, dan membuat cacat,” ujarnya sambil mewnyeka air mata.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. “Saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan kami berdukacita,” ucap Agung, lirih.

Kepolisian setempat memastikan akan memproses kejadian tersebut. “Kalau keduanya terbukti bersalah pasti kita tindak, kini anggota tersebut Brigadir K diperiksa Propam,” ungkap Kapolres Lubuklinggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga, Rabu (19/4).

Siang itu di Ralan Raya Lubuk Linggau Sumsel, saat dikejar polisi, Novianti sudah meminta sopir untuk menghentikan mobil, tapi karena tak memilik SIM dan pajak mobil mati, sopir ketakutan dan terus kabur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.