DPD GOLKAR KOTA DEPOK SELENGGARAKAN SANTUNAN ANAK YATIM – Poskota.co

DPD GOLKAR KOTA DEPOK SELENGGARAKAN SANTUNAN ANAK YATIM

Panitia pelaksana santunan anak yatim usai rapat di Kantor DPD Partai Kota Depok, baru-baru ini. Acara santunan anak yatim se-Kota Depok ini rencananya akan digelar pada 16 Juni 2017.

POSKOTA.CO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok berencana santuni lima ribu anak yatim se-Kota Depok pada 16 Juni mendatang. Acara yang digelar di salah satu hotel di Jalan Margonda Raya, Depok itu merupakan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Pihak DPD Partai Golkar Depok dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

“Santunan anak yatim saja, tidak ada embel-embel apa-apa, meskipun nanti insya Allah banyak tokoh yang hadir,” jelas Sekjen DPD Partai Golkar Kota Depok Dindin Saprudin kepada wartawan, baru-baru ini, di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok.

Dindin menambahkan, sejumlah tokoh yang dipastikan hadir dalam santunan tersebut, di antaranya Ketum Partai Golkar Setya Novanto dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Kendati demikian, tak ada unsur politis dalam acara bertema ‘Indahnya AMPG Berbagi’ itu. “Acara ini digelar oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan sekali lagi tidak ada unsur politis di dalamnya,” tegas Dindin.

Teknisnya, menurut Dindin, nantinya pengurus kecamatan dan kelurahan akan membawa anak yatim yang ada di wilayahnya masing-masing. “Tujuannya adalah menyebarkan rasa kasih sayang di bulan Ramadan, khususnya untuk anak yatim,” tambah Dindin.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara Zhul Fikri mengatakan, selain santunan anak yatim, rangkaian acara di bulan Ramadan, seperti Tarawih keliling dan pembagian takjil, juga akan digelar. Rangkaian acara tersebut dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi A Rafiq di 11 kecamatan. Juga pembagian 100 takjil setiap hari mulai 9 Juni selama 15 hari di depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Depok. “Harapan kami tentu acara ini akan menjadi berkah di bulan Ramadan,” ujar Zhul Fikri. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)