DISETUJUI DPR, KOMJEN BUDI GUNAWAN TUNGGU PELANTIKAN JADI KEPALA BIN – Poskota.co

DISETUJUI DPR, KOMJEN BUDI GUNAWAN TUNGGU PELANTIKAN JADI KEPALA BIN

POSKOTA.CO – Proses fit and proper test calon kepala BIN Komjen Budi Gunawan berakhir manis. Paripurna DPR hari ini resmi mengesahkan persetujuan pencalonan Budi Gunawan jadi kepala BIN. Kini Budi Gunawan tinggal menanti pelantikan yang kabarnya juga pekan ini.

Ketua Komisi I DPR Abdul Khaeis Almasyhari membacakan laporan Komisi I mulai dari masuknya surat presiden hingga proses uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (7/9). Pada akhirnya, Komisi I DPR memberi pertimbangan terkait Budi Gunawan.

“Komisi I memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut: saudara Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso,” kata Kharis yang disambut tepuk tangan anggota DPR peserta rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Sementara itu Komjen Budi Gunawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pencalonan dirinya untuk menjadi kepala BIN.

“Pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Mahakuasa karena seluruh rangkaian proses pergantian kepala Badan Intelijen Negara mulai dari kemarin tahap uji kelayakan dan kepatutan di komisi I. Kemudian hari ini rapat paripurna telah memutuskan untuk menyetujui pencalonan ataupun usulan saya sebagai kepala Badan Intelijen Negara,” kata Komjen Budi Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Budi Gunawan juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mempercayakan dirinya untuk menjadi  kepala BIN. Komjen BG berjanji akan mengabdi dengan sepenuh hati untuk membuat kinerja BIN menjadi lebih baik.

“Yang kedua tentunya pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk jadi kepala BIN,” jelas Budi Gunawan.

“Tentunya sebuah amanah pengabdian yang baru buat saya tentu saya akan memberikan pengabdian yang terbaik untuk kemajuan BIN dan negara,” sambung jenderal polisi bintang tiga kelahiran Surakarta, Jateng ini.

Selanjutnya secara khusus, Budi Gunawan menyampaikan rasa terima kasihnya untuk Kepala BIN terdahulu Sutiyoso beserta jajarannya. Ia menganggap seluruh anggota BIN mendukung pencalonannya.

“Dan berikutnya pada kesempatan yang baik ini saya juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Sutiyoso karena mulai dalam tahap persiapan terakhir ini seluruh jajaran BIN telah membantu saya,” kata mantan Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004

“Ini membuktikan, kondisi di BIN solid dan mendukung suksesi pergantian di BIN. Kita akan bekerja bersama untuk memajukan BIN, BIN menjadi lebih profesional dan lebih baik lagi,” pungkas Komjen Budi Gunawan yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara