DIREKTUR LCG: PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI BERMANFAAT DI ASEAN – Poskota.co
Saturday, September 23

DIREKTUR LCG: PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI BERMANFAAT DI ASEAN

Cak Maksum
Cak Maksum

POSKOTA.CO – Direktur Eksekutif Lembaga Clean Governance (LCG), Maksum Zuber menegaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo, sangat ditunggu oleh negara Asean. “Pernyataan Presiden Jokowi merupakan kebijakan strategis bidang keamanan di Asia Tenggara, sehingga negara tetangga diharapkan perannya dan bisa bermanfaat,” tandas Maksum, Senin (02/5).

Dua hal yang sangat krusial, yaitu Asean connectivity dan Asean centrality.
Asean connectivity terkait dengan 4 hal:

o. Keamanan dan keselamatan maritim
o. Kriminalitas lintas negara; perdagangan manusia, senjata, narkoba, pencucian uang, terorisme, dll.
o. Perselisihan dan konflik antar negara atau lonflik regional.
o. Dampak ekonomi global bagi ekonomi nasional dan kebudayaan lokal.

Keempat point diatas perlu ada kesepahaman negara-2 Asean. Semoga bisa diwujudkan pada tgl 5 mei 2016 mendatang. Peristiwa Abu Sayyaf ini perlu dijadikan bahan evaluasi di negara kawasan Asean menyikapi penanganan terorisme.

Contoh soal, tambah Maksum yang kini masih terus menimba ilmu di Sekolah Kamnas Universitas Bhayangkara Raya (UBHARA), penanganan masalah 10 pelaut WNI yang diculik Abu Sayyaf, Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena antara Indonesia dengan Philipine tidak ada perjanjian kerjasama yg terkait penyanderaan tsb.

Adapun terkait dg Asean centrality adalah posisi Indonesia yg terletak di dua samudra (indopori) menjadi posisi strategis pusat asean.


Selengkapnya Pernyataan Presiden:

1. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah S.W.T, akhirnya 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 26 Maret 2016 yang lalu, saat ini telah dapat dibebaskan.

2. Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Zamboanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan tengah malam akan sampai di Jakarta.

3. 10 WNI dalam keadaan baik dan kondisi akan segera dipulangkan ke Indonesia dan perlu saya sampaikan banyak sekali pihak yang telah bekerjasama dalam pembebasan 10 WNI ini.

4. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal.

5. Ucapan terimakasih terutama juga saya tujukan pemerintah Filipana tanpa kerjasama yang baik, upaya pembebasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik.

6. Dan saat ini, kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya.

7. Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya.

8. Oleh karena itu akan diadakan pertemuan pada 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, yang bertemu adalah Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina dan Indonesia.

” Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun informal. Ucapan terima kasih terutama kepada Pemerintah Filipina. Tanpa kerjasama yang baik, upaya pelepasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Saat ini, kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya.” Kata Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara