DILANTIK JOKOWI, BUDI GUNAWAN RESMI JADI KEPALA BIN – Poskota.co
Saturday, September 23

DILANTIK JOKOWI, BUDI GUNAWAN RESMI JADI KEPALA BIN

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Budi yang sebelumnya menjabat wakil kepala Polri resmi menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

Presiden Jokowi membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 102/P/2016 untuk mengukuhkan jabatan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN sekitar pukul 17.45 WIB.

“Mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lainnya,” demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan di Istana Negara.

Setelah Keppres dibacakan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan.

Berikut isi sumpah Budi Gunawan sebagai kepala BIN:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Bahwa saya akan menjunjung hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum,
Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani dan profesional,
Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara di setiap tempat, waktu dan dalam keadaan bagaimana pun juga,
Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan,
Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimana pun juga.

Selesai pembacaan sumpah, Budi Gunawan menandatangani berita acara pelantikan. Jokowi juga ikut tanda tangan.

Acara kemudian ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menyalami Budi Gunawan.

Kemudian disusul tamu undangan antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mantan Kepala BIN Sutiyoso, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta semua menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk dari unsur TNI dan Polri, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga turut hadir.

Pelantikan Budi Gunawan menjadi kepala BIN diketahui telah didahului oleh uji kepatutan dan kelayakan di DPR Rabu (7/9). Lolosnya Budi Gunawan dalam fit and proper test disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (8/9), dan langsung dilanjutkan dengan pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.

Budi Gunawan tercatat sebagai kepala BIN ketujuh sejak restrukturisasi Badan Koordinasi Intelijen negara pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ia merupakan perwira kepolisian kedua yang memimpin BIN setelah Jenderal (Purnawirawan) Sutanto. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.