BUS ITU TIBA-TIBA NYELONONG KAYAK GAK ADA REMNYA – Poskota.co

BUS ITU TIBA-TIBA NYELONONG KAYAK GAK ADA REMNYA

POSKOTA.CO – “Bus itu, tiba-tiba nyelonong dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Nggak tahu apakah sopir ngantuk, atau mabuk atau bus iutu tak ada remnya,” kata Asep Sahputra, saksi mata di lokasi kejadian musibah kecelakaan yang merenggut 12 nyawa.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus memastikan korban tewas dalam kecelakaan di jalur Puncak, Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/4/2017) bertambah menjadi 12 orang. “Luka berat tercatat 20 orang,” tambahnya.

Sebelumnya pada libur panjang minggu lalu, sebuah bus wisata juga menabrak belasan kendaraan dan menewaskan 3 orang di Tanjakan Selarong, Puncak, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan polisi, Bambang sopir bus mengakui kalau kendaraan yang dibawa tak laik jalan. “Gak laik jalan dipaksakan untuk mengangkut rombongan,” ungkap Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama di TKP Kecelakaan, Selasa (25/4/2017).
30 laka

Selain bus dan kendaraan roda empat, ada sekitar 7 motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kendaraan yang mengalami musibah diantaranya:

1. Bus Pariwisata Kitrans B 7058 BGA
2. Avanza Silver B 1608 BKV
3. Avanza Silver B 1087 BIQ
4. Pick Up Hitam F 8312 YA
5. R2 Mio Merah B 4503 BBI
6. R2 Vario Merah B 3370 BXG
7. R2 Vario Hitam B 4503 BBI
8. R2 Satria FU B 6917 BHK

Nama-nama korban meninggal dunia antara lain:

1. Willy Chandra
2. Yoyo Yohanes
3. Wagiroen
4. Mamad
5. Suyono
6. Yatna
7. Mr X (belum diketahui identitasnya)
8. Mr X (belum diketahui identitasnya)
9. Mr x (belum diketahui identitasnya)
10. Mrs X (belum diketahui identitasnya)
11. Mrs X (belum diketahui identitasnya)
12. Mrs X

Akibat kecelakaan yang merenggut belasan jiwa, arus kendaraan arah Cianjur dan sebaliknya mengalami kemcetan mencapat belasan kilometer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.