harmono 17/06/2014
Budi Mulya
Budi Mulya

POSKOTA.CO – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara dalam kasus korupsi Bank Century pada sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Tuntutan 17 tahun ditambah denda Rp800 juta subsider 8 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti Rp1 miliar subsider 3 tahun kurungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Menuntut supaya majelis tindak pidana korupsi menyatakan terdakwa Budi Mulya melakukan tindak pidana koruspi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 tahun dan pidana denda sebesar Rp800 juta subsider 8 bulan kurungan,” kata ketua jaksa penuntut umum KPK KMS Roni Tuntutan itu berasal dari dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Budi Mulya juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar.

“Menghukum terdakwa untuk memayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar dan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak cukup maka terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun,” tambah Roni.

Jaksa juga menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan Budi Mulya.

“Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat melakukan upaya pemberantasan korupsi; perbuatan terdakwa telah merusak citra BI sebagai bank sentral; terdakwa sebagai pejabat BI seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, bukan malah melakukan korupsi; terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa tidak merasa menyesal; terdakwa ikut memberikan arahan agar perbuatannya bukan melawan hukum dengan alasan krisis dengan mendasarkan pada perpu; nilai kerugian negara sangat besar hingga mencapai lebih dari Rp7 triliun,” ungkap Roni.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*