BADAN KEHORMATAN COPOT IRMAN GUSMAN DARI JABATAN KETUA DPD – Poskota.co

BADAN KEHORMATAN COPOT IRMAN GUSMAN DARI JABATAN KETUA DPD

POSKOTA.CO – Sidang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) selesai digelar, memutuskan Irman Gusman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD RI.

Keputusan itu diambil BK setelah menggelar rapat pleno dan mendengarkan masukan dari pakar hukum tata negara Refly Harun dan Zain Badjeber.

“Setelah melalui pembahasan bersama dengan pleno, menyimpulkan saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatannya ketua DPD RI. Irman telah melanggar etik setelah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua BK DPD AM Fatwa di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Senator asal DKI Jakarta itu menuturkan, Irman melanggar Pasal 52 Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Pasal 52 Tatib DPD itu tercantum Pasal 3 berbunyi, ketua dan atau wakil ketua DPD diberhentikan apabila berstatus tersangka dalam perkara pidana.

“Sesuai dengan perintah tatib pasal 52. Diberhentikan dari jabatan ketua. Itu saja, titik,” tandas AM Fatwa.

Menurut Fatwa, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irman Gusman adalah penyalahgunaan jabatan, dan juga mencederai lembaga yang terhormat.

Fatwa mengaku prihatin atas kasus yang pertama kali menjerat petinggi DPD itu. “Penting dan prihatin peristiwa pertama dan menyangkut yang tertinggi posisinya,” ungkap Fatwa.

Fatwa pun meminta agar masyarakat bersikap adil dalam menyikapi persoalan yang menjerat Irman Gusman.

“Publik dalam melakukan penilaian terhadap lembaga kami agar bersikap adil, objektif, dan tidak berlebihan dalam menyikapi. Apa adanya saja,” tutur Fatwa.

Masih kata Fatwa, hasil rapat BK DPD malam ini akan dilaporkan kepada sidang paripurna yang akan digelar, Selasa (20/9). Rencananya, sidang paripurna DPD akan digelar pada pukul 09.00 WIB. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.