Djoko Waluyo 19/06/2014
Anggoro Wdjojo ditangkap. Anggoro merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan sistem radio komunikasi terpadu (SRKT) di Kementerian Kehutanan pada 2006-2007.  Dia pemilik PT Masaro Radiokom, rekanan Kementerian Kehutanan dalam pengadaan SRKT. (ANTARA)
Anggoro Wdjojo ditangkap. Anggoro merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan sistem radio komunikasi terpadu (SRKT) di Kementerian Kehutanan pada 2006-2007. Dia pemilik PT Masaro Radiokom, rekanan Kementerian Kehutanan dalam pengadaan SRKT. (ANTARA)

POSKOTA.CO – Pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dituntut lima tahun penjara karena terbukti bersalah memberi hadiah kepada sejumlah penyelenggara negara terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Anggoro Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b subsider UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata ketua jaksa penuntut umum KPK Riyono dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta.

“Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menghambat program pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, terdakwa melarikan diri dalam proses penyidikan sehingga menggangu proses penegakan hukum, terdakwa juga tidak mengakui sebagian perbuatannya. Hal yang meringankan tidak ada,” kata jaksa Iskandar Marwanto.

Anggoro pernah buron keluar negeri saat menjalani pemeriksaan sejak 17 Juli 2009, pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni 2009, hingga akhinya pria yang selama buron itu menggunakan paspor atas nama Sony Kurniawan berhasil ditangkap di Shenzhen, China pada 27 Januari 2014.

Jaksa menilai Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang yaitu kepada Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal yang lalu dibagikan kepada anggota Komisi IV DPR antara lain Suswono sejumlah Rp50 juta (saat ini Menteri Pertanian), Muhtarudin sejumlah Rp50 juta dan Nurhadi M Musawir dari fraksi PAN sebesar Rp5 juta.

Penyelenggara negara lain yang mendapat uang dan barang dari Anggoro adalah Menteri Kehutanan 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban sejumlah 40 ribu dolar Singapura, 45 ribu dolar AS, 1 travel cheque senilai Rp50 juta, 2 unit lift senilai 58.581 dolar AS, genset senilai Rp350 juta ditambah biaya pemasangan instalasi sebesar Rp160 juta; Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan 2005-2007 Boen Mochtar Purnama (20 ribu dolar AS) serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Wandoyo Siswanto (10 ribu dolar AS).

Seluruh uang tersebut dikeluarkan demi mendapatkan proyek rehabitalisasi SKRT pada Sekjen Dephut senilai Rp180 miliar yang penyedia barangnya adalah PT Masaro Radiokom sejak untuk periode 2005-2006.

Meski dalam persidangan sebelumnya Anggoro mengaku tidak pernah memberikan uang kepada MS Kaban, jaksa tidak menilai keterangan itu sebagai kesaksian yang benar.

“Di persidangan terdakwa Anggoro Widjojo mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada MS Kaban, demikian pula MS Kaban menyatakan tidak pernah menerima uang dan barang dari terdakwa, kami menilai pengakuan itu hanya sebagai alasan MS Kaban dan terdakwa untuk menghindari tanggung jawab dan tidak didukung alat bukti apapun,” kata jaksa Iskandar.

Jaksa juga menolak bahwa pemberian uang tersebut hanya rekaan jaksa karena didasarkan alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan telepon selular yang berisi permintaan uang dari MS Kaban dan kesediaan memenuhi permintaan tersebut oleh Anggoro.

“Dapat disimpulkan antara MS Kaban dan terdakwa hanya berupaya untuk menutupi perbuatan keduanya karena di sisi lain terdakwa memberikan uang ke Yusuf Erwin Faishal dan Muhtarudin lewat telepon. Nomor telepon antara terdakwa dengan Yusuf Erwin Faishal dan Muhtarudin sama dengan nomor yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MS Kaban, jadi keterangan terdakwa tidak konsisten dan tidak benar,” tambah jaksa.

Pemberian itu pun diperkuat dengan percapakan antara Anggoro dengan supir MS Kaban, M Yusuf, yang dapat menunjukkan bahwa sudah ada pemberian ke MS Kaban dari Anggoro melalui M Yusuf.

Begitu pula pembelian 2 unit lift dan genset oleh Anggoro merupakan permintaan MS Kaban untuk dipasang di Gedung Menara Dakwa sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun ormas pendukung PBB karena MS Kaban adalah Ketua PBB. Anggoro menanggung juga biaya pemasangannya senilai Rp160 juta.

“Begitu juga pemberian kepada Sekjen Dephut Boen Mochtar Purnama dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Wandoyo Siswanto didukung dengan bukti percakapan,” tambah jaksa.

Atas tuntutan tersebut ketua majelis hakim Nani Indrawati memberikan waktu satu minggu untuk menyusun nota pembelaan.

“Kami memberikan kesempatan untuk terdakwa dan penasihat hukum menyusun pledoi selama seminggu tidak kurang tidak lebih yaitu pada 25 Juni 2014,” kata hakim Nani.

Dalam perkara ini, Yusuf Emir Faishal telah dihukum dengan penjara 4 tahun 6 bulan ditambah denda Rp250 juta; Azwar Chesputra, Hilman Indra, AM Fahri telah dihukum penjara 4 tahun dan dendra Rp200 juta. Kemudian pejabat di Dephut yaitu Wandoyo Siswanto dihukum penjara 3 tahun dan denda Rp100 juta, dan direktur PT Masaro Radiocom Putranevo A Prayuga divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*