AL-KHATHTHATH TERSANGKA KASUS DUGAAN MAKAR, KONDISINYA MULAI MEMBAIK – Poskota.co

AL-KHATHTHATH TERSANGKA KASUS DUGAAN MAKAR, KONDISINYA MULAI MEMBAIK

Tersangka kasus dugaan makar, Muhammad Gatot Saptono atau yang lebih dikenal sebagai Ustaz Al-Khaththath (kiri), kondisinya mulai membaik. Sebelumnya, Ustaz Al-Khaththath sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, Depok, akibat gangguan kesehatan.

POSKOTA.CO – Setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, Depok akibat gangguan kesehatan, kini kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan makar, Muhammad Gatot Saptono atau Muhammad Al-Khaththah dan yang lebih dikenal sebagai Ustaz Al-Khaththath, mulai membaik.

Tentang kondisi Al-Khaththath tersebut disampaikan Kapolresta Depok Kombes Pol Heri Heryawan kepada wartawan, Jumat (19/5). Heri menambahkan, Al-Khaththath saat ini menjalani perawatan di ruang VIP 1. “Perlu kami klarifikasi, kondisi kesehatan tahanan atas nama Ir Muhammad Gatot Saptono alias Ustaz Al-Khaththath, dalam kondisi membaik dengan tensi 140/100 dan sudah dapat mengobrol,” jelas Heri.

Heri menjelaskan, Al-Khaththath masuk RS Bhayangkara Kelapa Dua sekitar pukul 21.00 WIB, Kamis (19/5). Pemeriksaan kesehatan Al-Khaththath dilakukan AKBP dr Priyo. Saat masuk ke rumah sakit, tensi darah Al-Khaththath 200/120 atau mengalami hipertensi, dan harus menjalani perawatan. “Yang bersangkutan sempat merasa pusing sejak Rabu malam, kemudian pada Kamis siang mengeluh kepala pusing dan mual-mual. Lalu diperiksa oleh dokter Haris di Rutan Brimob Kelapa Dua, hasil tensinya 170/100, dan diberikan obat oleh dokter,” jelas Heri.

Dikatakan Heri, Al-Khaththath memiliki riwayat darah tinggi dan hipertensi. Hal itu diketahui Heri dari keterangan Al-Khaththath sendiri. “Ustaz Al-Khaththath mengatakan tidak betul bahwa yang bersangkutan buang air besar (BAB) terus menerus, dan juga tidak bisa duduk disebabkan oleh pinggang yang sakit. Yang bersangkutan mengaku sejak Rabu malam sampai sekarang belum bisa buang air besar,” paparnya.

Saat ini Al-Khaththath masih menjalani perawatan medis di kamar VIP 1 Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua Depok, didampingi oleh penyidik dari Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, anggota Sat 1 Korbrimob Polri dan Polresta Depok.

Seperti diketahui, Al-Khaththath ditangkap pada 31 Maret 2017 lalu bersama empat tokoh penggerak Aksi Bela Islam 313 lainnya yakni, aktivis IMM Zainuddin Arsyad, Wakorlap Aksi Bela Islam 313 Irwansyah, Panglima Forum Syuhada Indonesia (FSI) Diko Nugraha dan Andry. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara