harmono 19/08/2016

POSKOTA.CO – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok membantah kabar yang menyebut ia memfitnah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah soal penyalahgunaan wewenang. Ia menyatakan, ketimbang dirinya, Sekdalah yang lebih berpeluang memanfaatkan PNS demi kepentingan pribadi.

Ahok menyebut Sekda lebih berpeluang memanipulasi PNS, karena kasus seperti itu pernah terjadi. Kala itu, Ahok heran saat ada pelantikan camat dan lurah di lingkungan Balai Kota. Akhirnya Ahok pun membatalkan pelantikan itu, karena Sekda terlambat mengajukan surat acara pelantikan itu pada dirinya.

“Harusnya Sekda lebih bahaya kalau calon itu bisa memanipulasi PNS, karena terbukti dulu pelantikan itu tanpa saya tahu. Makanya berkasnya terakhir disusul ke saya, makanya waktu saya datang kaget, harusnya itu laporan ke saya. Itu laporannya telat. Makanya saya batalin, saya cek dulu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/8).

Ahok menilai, Sekda merupakan penanggung jawab atas semua kegiatan PNS. Sehingga ia merasa Sekda punya pengaruh besar jika ingin menggerakkan massa menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017.

“Makanya kalau kamu bilang bisa memanipulasi lebih gampang Sekda daripada saya, karena penanggung jawab PNS itu semua Sekda lho. Semua surat enggak ada tanda tangan enggak jalan kalau terhambat semua di Sekda. Terus kalau asumsi gitu, kalau PNS banyak enggak suka saya? PNS lebih pilih Sekda apa saya? Sekda dong,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ditanggapi Dingin
Sementara itu Sekda DKI Jakarta Saefullah menanggapi dingin atas tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap dirinya. Sebaliknya, Saefullah merasa tidak difitnah oleh Ahok.

Seperti diketahui, sebelumnya Ahok berburuk sangka terhadap Saefullah yang dianggap memang orang di kelurahan dan kecamatan untuk memuluskannya menghadapi Pilgub DKI 2017.

“Sekarang gini saja, kan penguasanya gubernur dan wagub. Saya hanya pembantu gubernur dan wagub. Saya enggak ngerasa fitnah memfitnah, baik-baik saja,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/8).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, hingga saat ini menjabat sebagai sekda DKI Jakarta dilakukan demi untuk pelayanan warga DKI Jakarta.

Hal ini sekaligus bantahan Saefullah ketika dituding adalah orang yang berbahaya oleh Ahok. “Coba aja cek lurah, camat atau siapa pun ada enggak yang saya minta untuk buat gerakan pilih-pilih saya. Bahkan saya sudah buat edaran bahwa PNS itu netral. Sesuai undang-undang amanat di pilkada,” tandas Saefullah.

Saat ditanya apa yang membuat Ahok berbicara seperti itu, Saefullah menjawab tidak mengerti. Saefullah menjawab apa yang menjadi tugas dan menjelaskannya bukan menjawab sikap dari seorang pemimpin yang menyebut dirinya berbahaya atau menuding hal lainnya.

Pasrah Dicopot
Saefullah juga mengaku pasrah jika memang dirinya akan dicopot karena berseteru dengan Ahok.

Sebelumnya Ahok mengatakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan siap-siap menggantikan posisi Saefullah sebagai sekda. Hal ini karena niatan Sekda untuk meramaikan Pilgub DKI tahun mendatang.

“Itu hak pimpinan, silakan, kalau dilihat memang saya tidak punya kontribusi positif, ya saya rela diganti,” imbuh Saefullah.

Saefullah menyatakan, selama belum ada surat dukungan partai politik (parpol) yang sampai kepadanya, maka Saefullah tetap bekerja sebagai pejabat DKI.

Perlu diketahui, Saefullah menjabat Sekda DKI atas usulan Jokowi, surat keterangan (SK) ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilantik oleh Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, jika Heru Budi Hartono bisa melakukan tes untuk mendapat harapan jadi sekda. Hal ini karena nantinya Saefullah mungkin berniat keluar. (*)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :