TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN – Poskota.co

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

Wadi SE
Wadi SE

POSKOTA.CO – Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Wadi SE, tetap optimis untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, tahun anggaran 2017 ini, Sub Bidang PSDA yakni Seksi Drainase Perkotaan tak diberi anggaran.

“Tahun ini ada sebanyak 47 titik sumur resapan yang kami usulkan, namun tidak diberi anggaran, ya sudah tidak apa-apa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wadi SE, Jumat (31/3).

Menurut Wadi, sebanyak 47 titik sumur resapan yang diusulkan itu, merupakan bentuk kelanjutan dari program 2016. Usulan tersebut sebagaimana dari adanya program Kementerian PU dan Lingkungan Hidup.

“Kami mengacu kepada program Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, karena belum dibuatkannya peraturan daerah (perda), jadi program ini Kami laksanakan berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian PU,” terang Wadi SE.

Kendati demikian, lanjutnya, pada realisasi anggaran 2016 lalu, diakuinya PSDA melalui Seksi Drainase Perkotaan sukses melaksanakan program sumur resapan yang terbagi di 17 lokasi. Dari 17 lokasi ini, sumur resapan dibangun sebanyak 273 titik, 27 titik di antaranya dibangun di Jl dr Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon.

“Fungsi dan tujuan dibangunnya sumur resapan ini untuk mengatasi musim kemarau atau untuk penyimpanan air baku (air bersih), kemudian juga untuk mengatasi panas bumi, abrasi air laut ke daratan, serta mengatasi genangan air ketika musim hujan. Sumur resapan ini dibangun dengan kedalaman tiga meter, mempergunakan batu 57 (batu pecah), ijuk, arang kayu dan pasir. Bagian dalam sumur resapan juga mempergunakan besi beton dengan ukuran 0,08 meter dengan bagian-bagian tertentu dibuatkan intek,” papar Wadi yang mengaku pasrah tanpa anggaran di bidangnya pada 2017 ini. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.