TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN – Poskota.co

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

Wadi SE
Wadi SE

POSKOTA.CO – Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Wadi SE, tetap optimis untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, tahun anggaran 2017 ini, Sub Bidang PSDA yakni Seksi Drainase Perkotaan tak diberi anggaran.

“Tahun ini ada sebanyak 47 titik sumur resapan yang kami usulkan, namun tidak diberi anggaran, ya sudah tidak apa-apa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wadi SE, Jumat (31/3).

Menurut Wadi, sebanyak 47 titik sumur resapan yang diusulkan itu, merupakan bentuk kelanjutan dari program 2016. Usulan tersebut sebagaimana dari adanya program Kementerian PU dan Lingkungan Hidup.

“Kami mengacu kepada program Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, karena belum dibuatkannya peraturan daerah (perda), jadi program ini Kami laksanakan berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian PU,” terang Wadi SE.

Kendati demikian, lanjutnya, pada realisasi anggaran 2016 lalu, diakuinya PSDA melalui Seksi Drainase Perkotaan sukses melaksanakan program sumur resapan yang terbagi di 17 lokasi. Dari 17 lokasi ini, sumur resapan dibangun sebanyak 273 titik, 27 titik di antaranya dibangun di Jl dr Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon.

“Fungsi dan tujuan dibangunnya sumur resapan ini untuk mengatasi musim kemarau atau untuk penyimpanan air baku (air bersih), kemudian juga untuk mengatasi panas bumi, abrasi air laut ke daratan, serta mengatasi genangan air ketika musim hujan. Sumur resapan ini dibangun dengan kedalaman tiga meter, mempergunakan batu 57 (batu pecah), ijuk, arang kayu dan pasir. Bagian dalam sumur resapan juga mempergunakan besi beton dengan ukuran 0,08 meter dengan bagian-bagian tertentu dibuatkan intek,” papar Wadi yang mengaku pasrah tanpa anggaran di bidangnya pada 2017 ini. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)