TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN – Poskota.co

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

Wadi SE
Wadi SE

POSKOTA.CO – Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Wadi SE, tetap optimis untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, tahun anggaran 2017 ini, Sub Bidang PSDA yakni Seksi Drainase Perkotaan tak diberi anggaran.

“Tahun ini ada sebanyak 47 titik sumur resapan yang kami usulkan, namun tidak diberi anggaran, ya sudah tidak apa-apa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wadi SE, Jumat (31/3).

Menurut Wadi, sebanyak 47 titik sumur resapan yang diusulkan itu, merupakan bentuk kelanjutan dari program 2016. Usulan tersebut sebagaimana dari adanya program Kementerian PU dan Lingkungan Hidup.

“Kami mengacu kepada program Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, karena belum dibuatkannya peraturan daerah (perda), jadi program ini Kami laksanakan berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian PU,” terang Wadi SE.

Kendati demikian, lanjutnya, pada realisasi anggaran 2016 lalu, diakuinya PSDA melalui Seksi Drainase Perkotaan sukses melaksanakan program sumur resapan yang terbagi di 17 lokasi. Dari 17 lokasi ini, sumur resapan dibangun sebanyak 273 titik, 27 titik di antaranya dibangun di Jl dr Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon.

“Fungsi dan tujuan dibangunnya sumur resapan ini untuk mengatasi musim kemarau atau untuk penyimpanan air baku (air bersih), kemudian juga untuk mengatasi panas bumi, abrasi air laut ke daratan, serta mengatasi genangan air ketika musim hujan. Sumur resapan ini dibangun dengan kedalaman tiga meter, mempergunakan batu 57 (batu pecah), ijuk, arang kayu dan pasir. Bagian dalam sumur resapan juga mempergunakan besi beton dengan ukuran 0,08 meter dengan bagian-bagian tertentu dibuatkan intek,” papar Wadi yang mengaku pasrah tanpa anggaran di bidangnya pada 2017 ini. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)