SUHADI DATANGI BARESKRIM MABES POLRI LAPORKAN IMAM BESAR FPI – Poskota.co

SUHADI DATANGI BARESKRIM MABES POLRI LAPORKAN IMAM BESAR FPI

Pengacara senior C Suhadi, didampingi Ketua Umum RPA M Kunang, Sekretaris RPA Mitha Cantika, Relawan BaDja Arina Gerald, Tetty Pardede, Wence Sihombing, D Kusuma Dewi, Iwan Gunawan dan Ita Suherman, Sabtu (15/4) mendatangi Kantor Bareskrim Mabes Polri, melaporkan Habib Rizieq Shihab terkait ucapannya saat tablig akbar di Masjid Sunan Ampel Surabaya, pada 11 April lalu.
Pengacara senior C Suhadi, didampingi Ketua Umum RPA M Kunang, Sekretaris RPA Mitha Cantika, Relawan BaDja Arina Gerald, Tetty Pardede, Wence Sihombing, D Kusuma Dewi, Iwan Gunawan dan Ita Suherman, Sabtu (15/4) mendatangi Kantor Bareskrim Mabes Polri, melaporkan Habib Rizieq Shihab terkait ucapannya saat tablig akbar di Masjid Sunan Ampel Surabaya, pada 11 April lalu.

POSKOTA.CO – Pengacara senior C Suhadi mengatakan, maksud kedatangan bersama sejumlah rekannya ke Bareskrim Mabes Polri, Sabtu (15/4), adalah untuk melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait ucapannya saat tablig akbar di Masjid Sunan Ampel Surabaya, pada 11 April lalu.

“Semakin maraknya isu SARA dalam Pilkada DKI, bahkan sudah sangat masif dan tidak terukur. Seperti di sebuah acara tablig akbar di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, 11 April 2017, Rizieq Shihab telah membuat kegaduhan dalam satu tayangan video berdurasi satu jam lebih. Ucapannya yang berbau provokasi dan menyerang salah satu pasangan calon dalam kampanye di putaran kedua, dengan menuduh (memfitnah) telah berkolaborasi demi mencapai kemenangan dengan pengusaha dan telah membeli aparat,” kata Suhadi, saat mendatangi ke Kantor Bareskrim Mabes Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4).

Tuduhan yang dilontarkan tanpa didukung alat bukti, kecuali perasaan kebencian yang mencuat dan berpidato ceramahnya sudah mengarah kepada tindak pidana yang berupa tuduhan fitnah dan atau menyerang kehormatan salah satunya paslon dan juga aparat negara adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas.

“Kami sangat yakin siapa pun yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta termasuk paslon nomor 2 adalah sebagai paslon yang bersih, transparan dan profesional, serta menjadi panutan dalam pelaksanaan kampanye baik di putaran pertama maupun kedua, sehingga dengan demikian perbuatan Rizieq adalah perbuatan pidana yang harus diproses secara hukum,” ujarnya.

Suhadi menjelaskan, menginginkan agar pilkada putaran kedua dapat terlaksana dengan baik dan penuh dengan kedamaian tanpa adanya provokasi seperti yang terjadi saat ini, biarlah warga Jakarta memilih sesuai dengan pilihannya, dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk mengubah wajah Jakarta lebih baik lagi.

“Laporan kami sudah diterima oleh pihak Bareskrim, namun karena masih ada kekurangan, kami disuruh melengkapinya. Karena hari ini (Sabtu, 15/4-red) kan hari libur, jadi banyak petugas kepolisian yang libur, jadi pada Senin (17/4) kami akan datang kembali ke Bareskrim setelah melengkapi laporan ini,” ungkap Suhadi.

Dalam pelaporan tersebut, Suhadi didampingi oleh puluhan sukarelawan seperti Ketua Umum RPA M Kunang, Sekretaris RPA Mitha Cantika, Relawan BaDja Arina Gerald, Tetty Pardede, Wence Sihombing, D Kusuma Dewi, Iwan Gunawan dan Ita Suherman. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.