oleh

Soal Djoko Tjandra, Himmah Desak Jokowi Copot Jaksa Agung dan Menkumham

POSKOTA.CO – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian, mengkritisi lemahnya Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham dalam mengawasi lalu lintas keluar masuk orang.

Tidak hanya kemenkumham, pihak Kejaksaan Agung juga dinilai kurang respon dan aktif dalam penanganan kasus lolosnya Djoko Tjandra.

Menurut Aminullah, kasus lolosnya buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra maupun buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku sudah cukup jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly dan Jaksa Agung karena dianggap telah gagal dalam pengawasan.

“Analisa kami pihak yang paling bertanggung jawab atas kaburnya Djoko Tjandra adalah Kemenkumham dan kejaksaan Agung, ” kata Aktivis Nasional asal Sumatera Utara ini kepada pers hari ini di Jakarta.

Menurut orang nomor satu di organisasi bagian Al Washliyah ini, statmen dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Polri yang telah mencabut red notice buronan kelas kakap Djoko Tjandra dari NCB-Interpol di Lyon, Prancis yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang mencabut dan memohon penerbitan red notice buronan yang ada di luar negeri selain Kepolisian Republik Indonesia adalah bentuk dari buang badan atau lari dari tanggung jawab.

” Seharusnya, ketiga Instansi ini harus bekerja sama untuk menangkap kembali Djoko Tjandra, bukan malah cuci tangan dan memojokkan pihak kepolisian, ” tegas Aminullah Siagian.

Masih kata Aminullah Siagian, Rakyat Indonesia butuh kerja nyata dari kejaksaan Agung dan kemenkumhan untuk mengakhiri permasalahan ini dengan cara menangkap kembali Djoko Tjandra, namun ketika harapan besar untuk menguber buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra dan Harun Masiku saja sudah lempar tanggung jawab ke Instansi lain, hal ini memberikan arti bahwa kedua pimpinan lembaga ini memang harus segera dicopot karena dianggap tidak mampu.

” Kasus Djoko Tjandra bisa sebagai barometer lemahnya sistem yang ada di Kejagung dan Kemenkumham, sehingga HIMMAH menilai Presiden Jokowi memang harus mengganti keduanya, ” pintanya. (rel/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *