oleh

Rawan Korupsi, DPP GNPK Jateng Bentuk Ratusan Satgas Pantau Dana Covid19

-Nasional-365 views

POSKOTA.CO – Ratusan aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK) kabupaten/kota se Jawa Tengah siap memantau Penggunaan Dana Covid 19 di Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris GNPK Jateng Rahmat Da’wah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GNPK di Kota Semarang, Kamis (21/5/2020).

“Ratusan Aktivis GNPK dari kabupaten/kota se Jateng telah bergerak untuk memantau dana Covid-19 di Jawa Tengah, ada 12 kabupaten/kota yang sudah menggelar rakor guna pemantapan dan laporan hasil temuan dilapangan,” ujarnya.

Dan Rahmat juga menjelaskan, 12 kabupaten/kota yang telah menggelar rakor tersebut tahap pertama yaitu Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Kudus dan Demak.

Sedangkan tahap kedua, Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, dan disusul tahap ketiga yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga dan Semarang.

”Insya Allah untuk rakor tahap selanjutnya sesudah Lebaran diantaranya Kabupaten Pemalang, Brebes, Tegal, Blora, Grobogan, Solo Raya, Magelang Raya, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, Barjarnegara, Kebumen dan Cilacap,” ujarnya.

Semuanya Kita koordinasikan agar pergerakan Kita bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah dalam penanganan dan pengamanan dana Covid-19 yang telah digelontorkan pemerintah,” urai Rahmat yang juga ketua PWO Jateng.

Bahkan Rahmat juga mencanangkan seusai Covid-19 ini akan menggelar pertemuan akbar seluruh aktivis GNPK semua angkatan untuk terus bergerak memerangi Korupsi,” Kami berharap ada pertemuan semua aktivis GNPK untuk memantapkan visi dan misi kita dalam memberantas korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu senior GNPK Kabupaten Semarang, Dr Sedyo Prayogo, menekankan perlunya teknis deteksi korupsi. ”Kita sudah punya semangat, tapi perlu kemampuan deteksi Korupsi agar GNPK dalam membongkar korupsi lebih profesional,” ujarnya.
Dan Prayogo juga meminta agar semua aktivis GNPK diwilayahnya bisa menggelar kajian rutin berkaitan tehnik membongkar korupsi. ”Setelah kita melakukan klarifikasi dengan pulbaket atas kasus korupsi harus tuntas tidak berhenti ditengah jalan, jadi harus jelas arahnya,” imbuhnya.

Selanjutnya Ketua GNPK Kota Salatiga Prabu dalam pengamatannya bahwa banyak temuan dilapangan yang terindikasi korupsi. “Ada kasus PTSL, dana desa, Covid-19 yang harus diperkuat validasi datanya. Kami lakukan bukan hanya di Salatiga, tapi hampir semua kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Ketua GNPK Kota Semarang Yayik yang menegaskan perlunya ada sistem penanganan bantuan sosial yang hasil temuannya banyak tidak sesuai dan salah sasaran. ”Kemarin Saya di Kelurahan Panggung menemukan dugaan rekayasa NIK KTP yang tidak sesuai dengan nama penerimanya, itu kami tangani ke kelurahan, nanti saya juga membawa salah seorang ibu dari Panggung ber testimoni atas kasus tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya dalam Rakor GNPK Karesidenan Semarang tersebut muncul berbagai temuan penanganan bansos yang tumpang-tindih, tidak sesuai sasaran, mark up kualitas sembako, rekayasa oknum dan sembako bansos yang perjualbelikan dengan harga murah. ”Saya kemarin ditawari beras murah, ternyata para penerima beras menjualnya lagi ke pengepul. Ini kan modus baru,” ujar Yiyik. (timpwojateng)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *