PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN – Poskota.co

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.
Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.

POSKOTA.CO – Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai pertunjukan kesenian. Aksi para anak jalanan ini pun disaksikan sejumlah anggota ormas, Dewan Kesenian Kota Depok serta Anggota DPR-RI.

Kesenian yang digelar para anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) ini beragam di antaranya, memainkan musik dengan menggunakan peralatan bekas seperti botol dan drum.

Musik marawis yang dimainkan para anak jalanan pun turut digelar dalam acara ini. Selain itu, para anak jalanan juga meramaikan acara dengan pembacaan puisi.

Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji, yang hadir dalam perayaan HUT Kota Depok Ke-18 oleh para anak jalanan ini, mengatakan, geliat kesenian di Kota Depok terbilang jeblok. “Kami melihat indikator kesenian yang ada di Kota Depok. Dari indikator tersebut, terlihat tak ada diplomasi budaya dan upaya menghidupkan sanggar-sanggar kesenian yang harusnya dilakukan Pemerintah Kota Depok,” ujar Nuroji yang juga ketua Dewan Kesenian Kota Depok, Sabtu (29/4) malam.

Ditegaskan Nuroji, lembaga legislatif telah selesai membuat undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan. “Sudah ketuk palu, tinggal pelaksanaannya saja,” tegas Nuroji.

Lebih lanjut Nuroji mengungkapkan, dengan adanya undang-undang itu, berbagai materi untuk pemajuan kebudayaan dan kesenian di seluruh daerah di Tanah Air, akan diberlakukan. “Dulu segala upaya untuk menghidupkan kebudayaan, tidak wajib. Dengan undang-undang yang baru itu, upaya untuk menghidupkan kebudayaan, wajib,” tandas Nuroji.

Kembali kepada persoalan pemajuan dan pengembangan kebudayaan di Kota Depok, Nuroji dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota Depok minimal harus menyediakan sarana berkesenian bagi warga Depok. “Kalau tidak berani menggaji para seniman yang ada, paling tidak menyediakan tempat,” tegas Nuroji. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)