PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN – Poskota.co

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.
Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.

POSKOTA.CO – Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai pertunjukan kesenian. Aksi para anak jalanan ini pun disaksikan sejumlah anggota ormas, Dewan Kesenian Kota Depok serta Anggota DPR-RI.

Kesenian yang digelar para anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) ini beragam di antaranya, memainkan musik dengan menggunakan peralatan bekas seperti botol dan drum.

Musik marawis yang dimainkan para anak jalanan pun turut digelar dalam acara ini. Selain itu, para anak jalanan juga meramaikan acara dengan pembacaan puisi.

Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji, yang hadir dalam perayaan HUT Kota Depok Ke-18 oleh para anak jalanan ini, mengatakan, geliat kesenian di Kota Depok terbilang jeblok. “Kami melihat indikator kesenian yang ada di Kota Depok. Dari indikator tersebut, terlihat tak ada diplomasi budaya dan upaya menghidupkan sanggar-sanggar kesenian yang harusnya dilakukan Pemerintah Kota Depok,” ujar Nuroji yang juga ketua Dewan Kesenian Kota Depok, Sabtu (29/4) malam.

Ditegaskan Nuroji, lembaga legislatif telah selesai membuat undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan. “Sudah ketuk palu, tinggal pelaksanaannya saja,” tegas Nuroji.

Lebih lanjut Nuroji mengungkapkan, dengan adanya undang-undang itu, berbagai materi untuk pemajuan kebudayaan dan kesenian di seluruh daerah di Tanah Air, akan diberlakukan. “Dulu segala upaya untuk menghidupkan kebudayaan, tidak wajib. Dengan undang-undang yang baru itu, upaya untuk menghidupkan kebudayaan, wajib,” tandas Nuroji.

Kembali kepada persoalan pemajuan dan pengembangan kebudayaan di Kota Depok, Nuroji dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota Depok minimal harus menyediakan sarana berkesenian bagi warga Depok. “Kalau tidak berani menggaji para seniman yang ada, paling tidak menyediakan tempat,” tegas Nuroji. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara