PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021 – Poskota.co

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

POSKOTA.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. Untuk pencapaian target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp1,7 triliun.

Hal itu terungkap dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7). Target tersebut juga menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

Berdasarkan catatan PDAM Kota Depok, dari 2,1 juta jiwa penduduk Depok, baru 16 persen yang mengakses air bersih, sedangkan sisanya masih menggunakan air tanah. “Karenanya, di tahun 2017 ini kami menargetkan 35 persen pengguna air bersih,” ujar Olik Abdul Holik, dirut PDAM Tirta Asasta Depok, di sela-sela lokakarya.

Olik menambahkan, untuk mencapai target tersebut diperlukan penggalangan bantuan dana pembangunan infrastruktur PDAM. Hal ini dilakukan guna mendukung capaian dan target akses aman air minum dan sanitasi 100 persen sesuai RPJMN 2015-2019.

“Saat ini PDAM Depok memiliki lima instalasi pengolahan air (IPA) dengan kapasitas 1.095 liter per detik. Target pada 2021 yakni kapasitas produksi mencapai 2.285 liter per detik dengan jumlah pelanggan sebanyak 100.100 sambungan langganan atau 30,10 persen,” papar Olik.

Wali Kota Depok Idris Abdul Somad saat memberi sambutan dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7).

Lebih lanjut Olik memaparkan, permasalahan umum PDAM saat ini begitu kompleks, yakni cakupan pelayanan masih rendah, kehilangan air masih tinggi, keterbatasan sumber air baku untuk air minum, biaya investasi yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan masih sangat besar dan kemampuan keuangan sangat terbatas.

“Kebutuhan pendanaan investasi dalam rencana bisnis PDAM sebesar Rp1,7 triliun dengan skema pendanaan direncanakan terdiri dari, APBN Cipta Karya Rp598 miliar, APBN SDA Rp121 miliar, APBD Provinsi Jawa Barat Rp246 miliar, APBD Kota Depok Rp542 miliar, dan internal PDAM Rp276 miliar,” jelas Olik saat memaparkan rencana bisnis PDAM Depok 2017 di Pemkot Depok.

Sementara itu, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, untuk membantu pencapaian target PDAM Kota Depok, Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan dana sebesar Rp499 miliar. Dana tersebut dalam bentuk penyertaan modal yang dicairkan secara bertahap.

Dengan lokakarya ini, Idris berharap PDAM Kota Depok mendapat sumber pendanaan lain untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar Rp1,7 triliun. “Tahun lalu PDAM mendapatkan bantuan DAK dari pemerintah pusat dan dari Pemerintah Provinsi Jabar. Usai paparan rencana bisnis PDAM dalan lokakarya ini diharapkan bantuannya lebih meningkat lagi. Sebab penggunaan air tanah bisa menyebabkan kekeringan di Depok jika tidak segera dialihkan ke air PDAM,” ujar Idris. (*/arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)