oleh

Musdah Mulia: Ketua MA Terpilih Harus Mampu Bersihkan Praktik Suap dan Pungli di Pengadilan

-Nasional-105 views

POSKOTA.CO – Akhirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Dr HM Syarifuddin SH, MH terpilih sebagai ketua MA masa bakti 2020-2025, menggantikan Hatta Ali yang memasuki masa pensiun.

Dengan terpilihnya Hakim Agung Syarifuddin sebagai ketua MA, berharap memiliki sosok dan visi pembaruan untuk menjaga keberlanjutan peradilan di Indonesia, di antaranya birokrasi yang terus membelenggu dan membuat citra peradilan buruk karena masalah suap dan pungutan liar (pungli) di pengadilan.

Hal ini disambut baik oleh aktivis perempuan, Prof Dr Siti Musdah Mulia MA. Dia sangat setuju dengan visi pembaruan peradilan di Indonesia. Mengapa? Sebab, MA adalah institusi puncak dalam peradilan tertinggi negara.

Menurut Siti Mudah Mulia, sesuai Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan saksama. Intinya, MA harus menjadi teladan baik bagi institusi pengadilan lainnya.

“Kalau MA sendiri tidak punya visi pembaruan, bagaimana dengan pengadilan yang ada di bawahnya?” tegasnya kepada POSKOTA.co, Jumat (10/4/2020).

Dari sisi lain Musdah melihat, bahwa MA belum menunjukkan kinerja yang optimal. Masyarakat masih menunggu perubahan yang drastis dari MA, terutama terkait sikap keterbukaan dan keberanian mengambil risiko.

Musdah juga meminta agar para hakim MA haruslah mencerminkan individu yang memiliki integritas yang kokoh, dan berani untuk tidak popular karena keputusannya betul-betul memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan keadilan bagi segelintir orang atau keadilan untuk partai pendukungnya.

“Ada beberapa hal yang perlu dibenahi di MA, di antaranya adalah birokrasi. Berharap birokrasi yang ada lebih ringkas dan transparan,” ujarnya.

“Semua informasi dapat dilakukan melalui sistem online untuk menghindarkan kontak fisik yang memungkinkan terjadinya pungli dan sebagainya,” sambung Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI periode 2000-2001 ini.

Figur Berintegritas
Bicara masalah figur utama bagi pimpinan MA, Musdah Mulia mengungkapkan, adalah individu yang memiliki integritas dan loyalitas pada bangsa dan negara. Kemampuan dan leadership itu sesuatu yang dapat dipelajari, namun integritas adalah sesuatu yang sudah tertanam lama dalam diri seseorang.

“Membangun integritas yang kuat diperlukan waktu yang lama. Karena itu, amat perlu melihat track record (rekam jejak) para kandidat dan juga melibatkan masyarakat luas untuk memberikan penilaian,” tuturnya.

Musdah Mulia berharap, Ketua MA terpilih dapat memberikan teladan dalam upaya membangun peradilan yang bersih, dan juga memiliki perspektif yang kuat untuk membangun keadilan hakiki bagi semua orang tanpa kecuali.

Bukan rahasia lagi, kata Musdah, jika peradilan kita masih dianggap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pencari keadilan dari masyarakat bawah masih tertatih-tatih, sementara kalangan atas mendapatkan keadilan melalui jalan tanpa hambatan. Ini sangat menyakitkan.

“Selain itu, berharap Ketua MA juga menerapkan aturan konstitusi dan Undang-Undang Kewarganegaran dengan sebaik-baiknya. Intinya, bagaimana MA menerapkan sistem peradilan yang bersih dari unsur diskriminatif, baik diskriminasi berbasis agama, kepercayaan, gender dan suku. Keadilan harus dibangun sejak dari pikiran,” tandasnya.

Bicara masalah suap dan pungli juga korupsi, kata Musdah, hal ini juga perlu ditegaskan kepada Ketua MA terpilih agar lebih ketat lagi dalam pengadilan terkait isu suap, pungli dan korupsi. Mengapa, karena ketiga kejahatan tersebut sungguh merusak pembangunan Indonesia jangka panjang dan menimbulkan berbagai ketimpangan sosial yang membuat manusia Indonesia menderita lahir-batin.

“Selama ketiga jenis kejahatan tersebut merajalela di negeri ini, maka semua upaya pembangunan bangsa tidak akan berhasil, bahkan bangsa Indonesia akan mundur jauh ke belakang. Sebab, salah satu syarat bagi majunya sebuah bangsa manakala bangsa tersebut mampu melepaskan diri dari jeratan suap, pungli dan korupsi, pungkasnya. (lian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *