MASYARAKAT KELUHKAN PELAYANAN, RSHS BANDUNG BANTAH TUDINGAN ADANYA PERCALOAN – Poskota.co
Saturday, September 23

MASYARAKAT KELUHKAN PELAYANAN, RSHS BANDUNG BANTAH TUDINGAN ADANYA PERCALOAN

POSKOTA.CO – Sistem pelayanan dan perawatan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, kini tengah menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Salah-satunya dari LSM Barisan Semut Merah (BSM) DPW Jawa Barat.

LSM Barisan Semut MerahMenurut Sekjen LSM Barisan Semut Merah M Elfin Yoshevin, selama ini di sekretariatnya di kawasan Kiaracondong Kota Bandung, selama ini sering menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat atau keluarga pasien RSHS. Dari sejumlah pengaduan tersebut rata-rata menyangkut masalah sistem pelayanan dan adminstrasi, serta ruang rawat inap. Karena, lanjut Elvin, masyarakat menilai di rumah sakit pemerintah ini (RSHS-red) lebih mementingkan masalah finansial ketimbang prinsip sosial kemanusiaan.

“Persoalan itu seringkali dialami oleh masyarakat atau pasien dari golongan ekonomi rendah serta pasien rujukan dari berbagai RS lainnya. Untuk masalah ruang rawat inap (terutama ruang rawat kelas 3) pihak RSHS seringkali mengatakan ruangan tersebut penuh, sehingga tak sedikit pasien harus tetap berada di ruang instalasi gawat darurat (IGD) dengan penanganan medis seperlunya alias pasien kerap diabaikan,” jelas Elvin.

Dikatakan Elvin, berdasarkan catatan dan informasi yang diterima LSM Barisan Semut Merah, di RSHS pernah pula terjadi bisnis (percaloan-red) ruang rawat inap terutama ruang kelas 3. Di mana biasanya pasien baru atau rujukan setelah mendapat penanganan pertama medis sering kali diinapkan di ruang IGD dengan dalih bahwa ruang rawat inap kelas 3 sudah penuh.

“Namun, tidak lama kemudian ada seseorang (oknum-red) menawarkan ruang rawat inap yang kosong. Tentu saja penawaran atau informasi dari oknum tersebut bukan tanpa ’embel-embel’. Artinya bila keluarga pasien sanggup mengeluarkan sejumlah uang maka dipastikan pasien tersebut mendapat ruang rawat inap,” tandas Elvin.

Untuk mendapatkan penjelasan dari pihak RSHS, jajaran pengurus LSM Barisan Semut Merah, beberapa waktu lalu menyampaikan surat sebagai bentuk konfirmasi atau klarifikasi, yang ditujukan kepada direktur atau manajemen RSHS. “Terkait beberapa persoalan tersebut, kami sudah melayangkan surat konfirmasi kepada pihak RSHS,” ujar Elvin, di Bandung, Selasa (14/3).

Penjelasan RSHS
Sementara itu, terkait berbagai dugaan ‘miring’ yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, sebagaimana yang disampaikan oleh LSM Barisan Semut Merah DPW Jawa Barat, melalui surat konfirmasi dan klarifkasi yang disampaikan kepada pihak RSHS, akhirnya mendapat jawaban atau penjelasan dari Plh Direktur Utama RSHS.

Dalam jawaban surat yang diterima dari M Elvin Yoshefin, sekjen LSM Barisan Semut Merah, di Bandung, Selasa (14/3).

Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama RSHS Dr Nucki Nursjamsi Hidayat mengatakan, sebagai langkah awal bagi pasien yang direncanakan akan dioperasi dilakukan pemeriksaan di poli rawat jalan. Kemudian bagi pasien yang dinyatakan kegawatan medis maka akan dilakukan penanganan medis di IGD, dan selanjutnya akan dirawat inap setelah kondisi stabil.

Dikatakannya, RSHS sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional menjadi rujukan akhir untuk kasus-kasus medis yang tidak dapat ditangani di PPK 1 dan PPK 2, sehingga jumlah kunjungan pasien yang memerlukan perawatan dan rawat inap semakin tinggi dan ruangan perawatan sering penuh, menyebabkan adanya daftar tunggu pasien. “Ruang yang sering penuh tidak hanya kelas 3, namun seluruh ruangan atau kelas perawatan termasuk HCU dan ICU,” jelas Nucki.

Namun demikian, lanjutnya, kebijakan RSHS untuk menetapkan prioritas pasien yang memerlukan ruang rawat inap, tidak berdasarkan kelas rawat atau kekuatan sosial tertentu tetapi lebih kepada emergensi dan urgensi kebutuhan medis pasien yang ditentukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.

Nucki membantah terhadap dugaan adanya bisnis percaloan ruang rawat inap yang dilakukan oleh oknum tertentu di lingkungan RSHS. Kata dia, sistem yang dibangun saat ini bertujuan untuk meniadakan kemungkinan percaloan. Khusus untuk pendaftaran rawat inap telah dibangun sistem online. Bahkan di RSHS tidak ada kebijakan pembayaran uang muka kecuali untuk pasien VIP. “Saya tidak segan-segan akan memberikan tindakan jika ada staf atau pegawai RSHS yang terbukti melakukan percaloan manajemen,” tegasnya. (*/ronny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.